PERNIKAHAN DINI

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare terus melakukan upaya pencegahan pernikahan dini. Salah satunya, dengan menghadirkan dokumen strategi pencegahan perkawinan anak.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meminta kepada kepala daerah setempat untuk mencegah perkawinan anak usia dini atau dibawah umur

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa menyebutkan, terdapat 70 kasus pernikahan dini di Gowa selama tahun 2020.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan usia remaja sangat rentan jatuh dalam berbagai permasalahan.

Jadi istri kelima, dia akan merawat anak-anak suaminya yang seusia dengannya.

Indonesia menargetkan pada tahun 2024, kasus stunting tinggal 14% atau turun 13,4%. Sebab saat ini kasus stunting di Indonesia di angka 27,4%. Untuk itu

Permohonan dispensasi pernikahan atau menikah dalam usia dini di Kabupaten Kediri meningkat pesat selama masa pandemi COVID-19.

Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purwakarta, marak dalam sembilan bulan terakhir. Sedikitnya sudah 130 permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur.

Kasus pernikahan dini di Jawa Timur hingga Oktober 2020 mengalami kenaikan dibanding 2019. Pada 2019, tercatat menurut data Pengadilan Tinggi Agama Jatim di Surabaya, ada 5.127 kasus

AZ (18) pelajar SMK di Gerung Lombok Barat menikahi dua siswi, F (17) yang tercatat sebagai siswi kelas XI salah satu SMK di Lingsar dan M (17) seorang siswi kelas XI Madrasah Aliyah.

Pemerintah menargetkan kasus stunting dapat ditekan menjadi 24 persen pada 2020 dan turun lagi menjadi 14 persen pada 2024.

Dampak pernikahan anak, selain berisiko pada kesehatan reproduksi perempuan, berisiko meningkatkan angka kematian ibu dan anak.

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Tanah Air. Bukan hanya berdampak pada permasalahan sosial melainkan juga pada kesehatan ibu muda karena