UTANG PEMERINTAH

Kementerian Keuangan (Kemnkeu) telah menarik utang baru atau pembiayaan utang sebesar Rp810,8 triliun hingga akhir September 2020.

Kemenkeu memastikan utang Indonesia masih terjaga aman. Meski Indonesia di peringkat ke-7 sebagai negara dengan pendapat kecil-menengah yang memiliki utang terbanyak.

Ekonom menilai utang luar negeri (ULN) yang terus meningkat, akan mengganggu sektor keuangan Indonesia. Hingga akhir Agustus 2020, ULN telah capai USD413,4 miliar atau setara Rp6.101,8 triliun.

Bank Indonesia (BI) memastikan struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, Pemerintah dan Bank Indonesua (BI) sepertinya harus lebih mencermati risiko utang luar negeri.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin mengatakan utang Pemerintah Indonesia dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel.

Pemerintah diminta melunasi piutang kepada PT Pupuk Indonesia setelah sebelumnya menyalurkan pupuk bersubsidi selama tiga tahun berturut-turut.

Perlambatan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2020 disebut ekonom bukan menjadi kabar baik. Hal itu justru menjadi sinyal adanya perlambatan aktivitas bisnis di sektor swasta

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Juli 2020 yang terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN)

Pemerintah memastikan telah membayar utang kepada PT PLN (Persero), meski belum seluruhnya alias dicicil.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar bisa mengendalikan utang Indonesia yang cukup tinggi.

PT Pertamina menyebut utang pemerintah kepada perseroan menjadi faktor pendorong lain atas kerugiannya senilai Rp11,13 triliun pada semester I-2020.

Pemerintah didorong untuk menyusun strategi sustainability dalam mengelola anggaran pemulihan ekonomi nasional, karena bila terlambat akan berdampak negatif pada kehidupan generasi Indonesia berikutnya.

Peningkatan utang luar negeri pemerintah hingga akhir tahun diyakini masih akan menumpuk,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat utang kompensasi pemerintah kepada PT PLN (Persero) yang baru dibayarkan senilai Rp7,7 triliun.

Utang pemerintah kepada sejumlah BUMN mencapai Rp113,48 triliun. Pelunasan utang pemerintah dinilai mampu mendorong BUMN menjalankan tugasnya sebagai agen penggerak ekonomi.

PT Kimia Farma (Persero) Tbk mencatat telah menerima pembayaran utang dari pemerintah senilai Rp 400 miliar dari total utang sebesar Rp1,13 triliun.

Pelebaran defisit anggaran dilihat dari kaca mata Ekonom Indef Bhima Yudistira, akan menimbulkan beban yang semakin berat. Dimana terang dia akan terjadi penambahan pembiayaan utang yang signifikan sehingga beban pembayaran bunga utang semakin meningkat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang Indonesia saat ini, terutama didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah yang per akhir Juni 2020 meningkat menjadi Rp5.264,07 triliun.

Utang pemerintah hingga Juni tahun ini mencapai Rp5.264,07 triliun, naik Rp693,9 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp4.570,17 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mencairkan utang pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp113,48 triliun yang dijadwalkan dari Juli hingga Agustus 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih banyak masyarakat yang menilai utang itu buruk sehingga banyak warganet yang melontarkan cara yang kasar dalam mengkritik kebijakan pemerintah mengenai utang.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, utang bagi sebuah negara merupakan hal yang wajar. Tidak hanya Indonesia, mantan direktur pelaksana bank dunia itu menerangkan negara Islam sekalipun juga memiliki utang.

Semua utang tersebut berpotensi membawa Indonesia pada krisis fiskal karena pemerintah diprediksi tidak mampu menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kewajiban atau utang Pemerintah meningkat Rp 422,7 triliun dalam 1 tahun.