Yang perlu dicermati dan dikritisi lebih lanjut adalah apakah utang pemerintah managable atau tidak, apakah utang bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi?
Ekonom Indef Bhima Yudistra mengatakan, rasio utang pemerintah diperkirakan bisa tembus 50-55% tahun ini yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan bayar utang pemerintah.
Seorang anggota DPR meminta pemerintah agar mengontrol utang luar negeri karena beberapa indikator untuk menilai utang menunjukkan tanda-tanda peringatan.
BI mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2021 sebesar USD422,6 miliar atau sekitar Rp6.127,7 triliun (kurs Rp14.500 per USD).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa selama pandemi Covid-19, tekanan ekonomi Indonesia adalah salah satu yang paling moderat di kawasan ASEAN.
DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah bahwa ukuran aman atau tidaknya utang jangan hanya berpatokan pada rasio terhadap PDB, tetapi juga kemampuan membayar.
Sri Mulyani menegaskan kebijakan utang akan terus berjalan dengan sangat hati-hati dan melanjutkan prinsip pengelolaan utang pertama boleh melebihi 60%.
Tak dimungkiri krisis pandemi menyebabkan akumulasi utang pemerintah tidak terelakkan. Total utang sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp5,910 triliun.
Menkeu Sri Mulyani buka suara mengenai terjadinya peningkatan signifikan terkait posisi utang pemerintah, dimana hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun.
Bank Indonesia menyatakan bahwa struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia tetap sehat karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Total utang pemerintah Indonesia sampai dengan akhir tahun 2020 yang telah mencapai Rp 5.910,1 triliun jadi sorotan, di mana 86,03% merupakan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya 13,97% berupa pinjaman.
Realisasi pembiayaan utang selama 2020 mencapai Rp1.226,8 triliun atau naik lebih dari tiga kali lipatnya dari realisasi tahun 2019 yang hanya Rp437,5 triliun.
Ekonom menerangkan, perlu kita selidiki bahwa tidak seutuhnya utang yang dilakukan pemerintah kemudian diberikan atau dialokasikan ke sektor produktif.
Penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah relatif baik namun realisasinya dinilai mengulang dari realisasi anggaran tahun sebelumnya sebelum pandemi terjadi.
Indonesia dalam konteks utang berada dalam posisi gali lubang tutup lubang. Artinya, Indonesia meminjam uang untuk menutupi cicilan bunga dan pokok utang.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kolaborasi internasional yang terpadu diperlukan untuk mengelola tsunami utang yang akan datang yang telah digerakkan oleh pandemi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil menerbitkan surat utang untuk pembiayaan meski kondisi pasar bergerak dinamis dan volatile karena pandemi Covid.
