Berita Terkini : # pemberantasan korupsi

Kasus korupsi Muhammad Nazaruddin bisa jadi salah satu kasus hukum yang membuat heboh publik di Tanah Air. Banyak aksi dramatis yang dilakukan mantan mBendahara Partai Demokrat itu.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan para Cakada partainya, agar tak melakukan tindak pidana korupsi bila nanti mereka terpilih.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan kinerja Dewan Pengawas dalam semester I tahun 2020 belum efektif. Menurut ICW, hal tersebut membuktikan keberadaan Dewas sebenarnya tidak dibutuhkan KPK.

Hukum tidak boleh mengikuti rezim dari partai politik. Hal ini dikemukakan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi perbandingan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dan Harun Masiku.

Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) mendatangi Polda Sumatera Barat (Sumbar), Senin (3/8/2020) meminta kepolisian mengusut mangkraknya pembangunan RSUD M. Zein, puncak Bukit Kabun Taranak, Pesisir Selatan .

Korupsi senilai Rp100 miliar atau lebih dengan dampak yang menyusahkan masyarakat, mereka akan divonis pidana penjara seumur hidup.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, merayakan Hari Raya Idul Adha atau hari raya kurban, banyak memberikan syafaat dan teladan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, bahwa pihaknya melakukan penahanan terhadap satu tersangka terkait perkara korupsi Bupati Malang Rendra Kresna.

Guru Besar Hukum Internasional yang juga Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana mengatakan BIN tidak seharusnya digunakan untuk melacak pelaku kejahatan kerah putih.

Karier politik Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali memasuki masa kelam. Dia divonis hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia (USD49,38 juta) atau sekitar Rp720 miliar.

Keterbukaan dan transparansi Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan perkara ditingkat kasasi serta peninjauan kembali (PK) menjadi sorotan publik.

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) bersama dengan Center for International Private Enterprises (CIPE) membentuk program atau kegiatan Collective Action Initiative Againts Corruption (CAC).

Kinerja KPK di bawah komando Komjen Pol Firli Bahuri penuh kontroversial. Hal ini tidak lepas dari upaya pelemahan yang diinginkan segelintir orang terhadap KPK sepanjang 2019 lalu.

Penanganan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tulungagung yang sudah digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot.

Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menilai, langkah Kejagung mengeksekusi barang bukti terpidana kasus korupsi kondensat, Honggo Wendratmo sudah tepat.

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto menyambut baik wacana diaktifkannya Tim Pemburu Koruptor (TPK) seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

TPK rencananya dihidupkan kembali untuk meringkus beberapa buronan, seperti terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

Kemendagri bekerja sama dengan Kemitraan mantan komisioner KPK, Laode M Syarif. Kerja sama ini untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Niat Menko Polhukam Mahfud MD mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor pun menuai sindiran dan sorotan publik.

Co-Founder Katadata Insight Center, Metta Dharmasaputra menilai, pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa meminimalisasi praktik korupsi.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengungkapkan, pasutri terjerat korupsi bagian dari cerminan politik dinasti atau oligarki.

Upaya penegak hukum yang sukses mengekstradisi pembobol Bank BNI Rp1,7 Triliun Maria Pauline Lumowa memang layak diparesiasi. Namun penegak hukum tidak boleh larut dengan euforia karena masih ada sejumlah buronan yang belum tertangkap.

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono mengatakan pihaknya mengeksekusi barang bukti dari terdakwa kasus korupsi Dirut PT TPPI Honggo Wendratno, Selasa (7/7/2002).

Pemerintah memutuskan menghentikan program kartu prakerja. Penghentian tersebut mulai berlaku sejak 30 Juni 2020 berdasarkan SK Nomor S-148/Dir-Eks/06/2020.

Di masa pandemi virus Corona, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti melakukan penyaluran dana untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.