Berita Terkini : # pemberantasan korupsi

Pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) termasuk perkara korupsi ke Mahkamah Agung, (MA) adalah hak istimewa bagi para terpidana atau ahli warisnya.

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta yang dimulai kembali pada 14 September mendatang tidak mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (7/9/2020) hari ini.

KPK mengungkapkan bahwa enam pelamar telah lolos seleksi tahap 2 yaitu tes potensi untuk seleksi spesialis Humas Utama melalui pendaftaran online untuk mengisi posisi jabatan Juru Bicara KPK.

Secara keseluruhan, Dewas KPK menerima 14 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang bersumber dari internal dan eksternal KPK, sepanjang enam bulan awal masa kerjanya.

Penyidik KPK mendalami dugaan penerimaan uang (cashback) dalam kasus penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Tahun 2007 sampai dengan 2017.

Meski belum mendapatkan surat panggilan, Wali Kota Bandung Oded M Danial siap datang dan menjalani pemeriksaan jika KPK membutuhkan keterangannya.

Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha menilai, aturan pelarangan pemberian hadiah di Kementerian BUMN sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) KPK.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz membuat gebrakan dengan memecat dua anggota kerajaan dan empat pejabat militer karena mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Pemkot Denpasar berkomitmen untuk mensinergikan program dan inovasinya dengan KPK dalam rangka mendukung Aksi Nasional Pencegahan Korupsi atau ANPK yang digagas KPK.

KPK menilai Pemprov Jabar berhasil mentransformasi transaksi pengadaan barang dan jasa dari konvensional ke digital sehingga meminalisasi praktik korupsi.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar, mendukung semangat pemangkasan birokrasi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Sejumlah mahasiswa di Pekanbaru yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar diskusi masalah ganti rugi lahan oleh pemerintah.

Kasus korupsi Muhammad Nazaruddin bisa jadi salah satu kasus hukum yang membuat heboh publik di Tanah Air. Banyak aksi dramatis yang dilakukan mantan mBendahara Partai Demokrat itu.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan para Cakada partainya, agar tak melakukan tindak pidana korupsi bila nanti mereka terpilih.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan kinerja Dewan Pengawas dalam semester I tahun 2020 belum efektif. Menurut ICW, hal tersebut membuktikan keberadaan Dewas sebenarnya tidak dibutuhkan KPK.

Hukum tidak boleh mengikuti rezim dari partai politik. Hal ini dikemukakan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi perbandingan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dan Harun Masiku.

Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) mendatangi Polda Sumatera Barat (Sumbar), Senin (3/8/2020) meminta kepolisian mengusut mangkraknya pembangunan RSUD M. Zein, puncak Bukit Kabun Taranak, Pesisir Selatan .

Korupsi senilai Rp100 miliar atau lebih dengan dampak yang menyusahkan masyarakat, mereka akan divonis pidana penjara seumur hidup.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, merayakan Hari Raya Idul Adha atau hari raya kurban, banyak memberikan syafaat dan teladan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, bahwa pihaknya melakukan penahanan terhadap satu tersangka terkait perkara korupsi Bupati Malang Rendra Kresna.

Guru Besar Hukum Internasional yang juga Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana mengatakan BIN tidak seharusnya digunakan untuk melacak pelaku kejahatan kerah putih.

Karier politik Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali memasuki masa kelam. Dia divonis hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia (USD49,38 juta) atau sekitar Rp720 miliar.

Keterbukaan dan transparansi Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan perkara ditingkat kasasi serta peninjauan kembali (PK) menjadi sorotan publik.

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) bersama dengan Center for International Private Enterprises (CIPE) membentuk program atau kegiatan Collective Action Initiative Againts Corruption (CAC).