Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menerima sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Kampung Akuarium dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra, Selasa 4 Mei 2021.
Putusan mediasi Komisi Informasi DKI Jakarta berhasil memberikan kepastian hukum kepada Ahmad Falak dalam mendapatkan informasi mengenai warkah tanah yang dibelinya sejak tahun 1994.
Kementerian Keuangan mencatat masih banyak aset negara yang sulit dikelola pemerintah karena belum memiliki sertifikat sehingga dikuasai pihak-pihak tertentu.
Kolaborasi antara PLN dan KPK serta Kementerian ATR/BPN guna mempercepat pengamanan aset yang dimiliki perseroan dengan target ada tambahan 27.000 persil pada 2021.
Komisi II DPR bersama dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil sepakat menunda penerapan Peraturan Menteri (Permen) No 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Eelektronik.
Program sertifikat tanah elektronik akan diuji coba dan berjalan seiring dengan kebijakan sertifikat fisik, sampai masyarakat yakin dan percaya terhadap keamanannya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional terus mendorong penyelesaian konflik dan pencegahan kejahatan pertanahan di Indonesia.
Kita beri tindakan keras berupa pemecatan jika dia tersangka dan terbukti bersalah. Begitu juga jika ada pegawai BPN yang bersalah, kita ambil tindakan hukum.
Beberapa cara untuk mencegah mafia tanah, salah satunya adalah dengan melakukan transformasi digital lewat sertifikat elektronik. Mau tahu apa aja keunggulannya, simak baik-baik penjabaran Kementerian ATR/BPN
Kunci penyelesaian masalah pertanahan dinilai justru terletak pada pembenahan sumber daya manusia (SDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu sendiri.
Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penerapan sertifikat tanah elektronik yang tengah disiapkan oleh Kementrian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam memberantas mafia tanah diperlukan peran aktif masyarakat, misalnya masyarakat harus melaporkan jika ada indikasi sengketa dan konflik pertanahan.
Kementerian ATR/BPN menyebut transaksi jual beli dari sertifikat tanah milik ibunda Dino Patti Djalal bisa dibatalkan. Namun, hal tersebut setelah proses penyelidikan dilakukan dan dinyatakan ada pelanggaran.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil akhirnya buka-bukaan soal kasus penipuan yang menimpa Penasihat Kemenparekraf, Dino Patti Djalal dimana terangnya dari sisi hukum administrasi pertanahan tidak ada yang salah.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memberi kabar mengejutkan perihal penegakan hukum terhadap mafia tanah. Menurut dia, polisi telah membebaskan dalang mafia tanah tanpa proses hukum yang jelas.
Gegara 78 sertifikat tanah miliknya digadaikan ke pihak bank tanpa seizinnya, Jalaludin (60) melaporkan FH, seorangan pengusaha developer ke Polda Sumsel.
Kasus peralihan sertifikat rumah milik ibu dari Dino Patti Djalal menjadi pelajaran penting masyarakat untuk berhati-hati menjaga sertifikat tanah atau rumahnya.
Kota Salatiga mendapatkan jatah penerbitan sertifikat tanah sebanyak 1.351 bidang dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dicanangkan pemerintah pusat.
Kementerian ATR/BPN menyatakan, penarikan sertifikat tanah dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat yang ingin menukarkan dari yang semula fisik menjadi elektronik.
Kementerian ATR/BPN buka suara terkait simpang siurnya kabar yang beredar tentang sertifikat elektronik. Di mana ada yang beranggapan jika adanya sertifikat elektronik, maka yang lama akan langsung ditarik.
