Berita Terkini : # kampanye pilkada 2020

Polda Sulut bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Silaturahim Kebangsaan mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang damai dan sehat di wilayah hukum Polda Sulut, Selasa (22/9/2020).

Pemerintah memutuskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar meskipun dalam kondisi pandemi Covid19.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, memastikan dugaan pengrusakan atribut gambar bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, pasangan

Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI untuk kesekian kalinya meminta agar pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 ditunda mengingat pandemi COVID-19 saat semakin mewabah.

KPU menjadwalkan akan menetapkan paslon pilkada 2020 pada 23 September 2020 dilanjutkan dengan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon pada 24 September

Sterilisasi TPS, petugas harus betul-betul tidak positif COVID-19. Undangan diatur waktunya agar tidak ada kerumuman massa. Alat pencoblosan pun, harus aman.

Kerumunan masyarakat terjadi saat acara sosialisasi pasangan bakal calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan bakal calon wakil Wali Kota Armuji akhir pekan lalu.

Wacana pengunduran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menyusul mengganasnya wabah COVID-19 di Indonesia dinilai bakal menimbulkan konsekuensi politis dan pemerintahan yang cukup besar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengatur penyelenggaraan konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 melalui daring.

Partai Amanat Nasional (PAN) keberatan dengan ketentuan yang memperbolehkan pasangan calon (paslon) menggelar kampanye dalam bentuk konser musik.

Musikus Anang Hermansyah mempertanyakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU( yang membolehkan konser musik saat kampanye Pilkada nanti.

Ray Rangkuti menyatakan, memang agak mengherankan memberikan izin kepada pasangan calon kepala daerah tetap dapat menyelenggarakan rapat umum atau kampanye terbuka.

Konser musik, bazaar, hingga jalan santai yang digelar saat kampanye berisiko menjadi sumber penularan COVID-19 dan mengancam keselamatan masyarakat.

Ide awal aturan yang tetap membolehkan kampanye tatap muka di Pilkada 2020 karena KPU menganggap bahwa tidak semua daerah masyarakatnya bisa dengan mudah mendapatkan akses internet.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membuka peluang untuk mencabut peraturan atau regulasi tentang diperbolehkannya menggelar konser musik dalam tahapan kampanye Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Bakal calon wakil wali Kota Medan Aulia Rachman menegaskan setiap kebijakan yang nantinya dibuat oleh bakal calon wali Kota Bobby Nasution kelak terpilih merupakan hasil keputusan bersama.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengumumkan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penanganan pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Pilkada 2020.

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan peserta Pilkada serentak 2020 menggelar konser musik saat kampanye menuai polemik.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memberikan responnya terkait PKPU No.10/2020 yang memperbolehkan adanya konser, jalan santai maupun bazar dalam kampanye Pilkada Serentak 2020.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo tak sependapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait izin konser musik saat pelaksanaan Pilkada.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak dibolehkannya konser musik secara langsung dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Kegiatan tersebut dinilai memiliki potensi besar terjadinya kerumunan massa yang sangat besar.

Semua orang berharap pelaksanaan dan tahapan Pilkada Serentak 2020 tidak menambah klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia. Karena itu, berbagai aspek protokol kesehatan wajib diterapkan secara ketat oleh semua pihak termasuk pada saat kampanye dimulai.

Gus Jazil menyarankan agar memilih pemimpin yang memiliki latar belakangan pemahaman agama mumpuni dan dari kalangan santri.

KPU akan membuat satu pedoman yang ketat agar pelaksanaan konser musik ini tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Menghadirkan massa dalam jumlah besar dan terdapat kerumunan terjadi saat pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah (kada) ke KPUD Nusa Tenggara Barat (NTB)