Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, menyatakan kesiapan jajarannya di 24 kabupaten/kota dalam menghadapi sengketa pilkada di MK. Bawaslu akan menjadi pihak terkait
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, telah mengeluarkan surat teguran pada 35 titik kampanye melanggar protokol kesehatan (prokes) dilakukan kandidat
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel menemukan banyak ASN yang diduga melanggar netralitas, khususnya di media sosial menjelang Pilkada Serentak 9 Desember.
Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada hari Kamis (29/10) bisa digunakan untuk berkampanye kandidat. Asal jangan berkampanye dalam masjid.
Kuasa hukum Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi, Ilham Arjuna melaporkan Ketua Tim Pemenangan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando, Erwin Aksa ke Bawaslu Sulsel.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur untuk menjaga kondusifitas jelang pelaksanaan Pilkada.
KPU Makassar bergerak cepat menindaklanjuti laporan Bawaslu, yang menemukan 308 rumah yang belum dipasangi stiker. 308 rumah itu menurut Bawaslu belum dicoklit
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel telah merampungkan audit terhadap proses pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU.
Proses pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit) masih terus berlangsung hingga hari ini. Jelang berakhir 13 Agustus mendatang, Bawaslu Sulsel.
Hal lain yang juga penting adalah perlunya menyamakan persepsi. Seperti dalam hal regulas, dimana telah tercermin betapa pentingnya memastikan data pemilih.
Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) resmi dibuka Sabtu 2 Mei. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat.
Rasa kemanusiaan dan kepedulian turut menghampiri jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel. Mereka tak ketinggalan dalam berkontribusi memerangi covid-19.
Sejak tahapan pemilihan kepala daerah dimulai 2019 yang lalu di Sulsel, total hingga kemarin, Senin (20/4/2020), ada 27 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN