BAWASLU

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Abhan memberikan arahan langsung kepada seluruh anggota Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) terkait pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bateng yang mulai memasuki masa kampanye.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akan memberikan sangsi tegas kepada Pasangan Calon (Paslon) jika melanggar protokol kesehatan.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), menegaskan akan memberikan sanksi kepada pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang ikut kompetensi Pilkda Serentak 2020, jika melanggar protokol kesehatan COVID-19.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumba Timur, Anwar Engga mengatakan, sebanyak 35 orang Aparatur Silpil Negara (ASN) dilaporkan ke komisi KASN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melaksanakan penertipan Alat Peraga Kampanye (APK) liar serentak di seluruh wilayah kecamatan.

Pemerintah, DPR, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikeras tak akan menunda perhelatan Pilkada 2020 yang sudah dijadwalkan pada 9 Desember mendatang.

Bawaslu Kabupaten Serang menemukan kejanggalan data pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Serang yang telah dirilis KPU.

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menggelar penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Pilkada Serentak 2020 dilakukannya secara daring.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan aturan iklan di media sosial (Medsos) dan daring untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Komisi II DPR menegaskan hingga saat ini, tahapan Pilkada 2020 masih berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun, muncul berbagai desakan penundaan pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengatur penyelenggaraan konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 melalui daring.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini menggunakan metode Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kotak suara keliling.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengatakan, jika pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 maka harus ada aturan yang ketat.

Banyak pihak yang memprediksi Pilkada serentak yang dilaksanakan Desember 2020 berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan lima Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/IX/2020.

Para komisioner KPU dan Bawaslu harus berhati-hati. Jangan sampai melakukan pelanggaran yang membuat mereka diberhentikan sebagai anggota.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut akan ada rapat antara KPU, Bawaslu, bersama pemerintah. Dia menyebut rapat tersebut akan membahas draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan tidak akan menunda pilkada. Maka, perlu kerja disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan akan mengedepankan keselamatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Penegakan protokol kesehatan tidak bisa ditawar lagi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengumumkan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penanganan pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Pilkada 2020.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak dibolehkannya konser musik secara langsung dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Kegiatan tersebut dinilai memiliki potensi besar terjadinya kerumunan massa yang sangat besar.

DKPP akan memeriksa lima Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder seperti Polri, TNI, Kejaksaan, dan Kemendagri. Rapat membahas antisipasi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Semua orang berharap pelaksanaan dan tahapan Pilkada Serentak 2020 tidak menambah klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia. Karena itu, berbagai aspek protokol kesehatan wajib diterapkan secara ketat oleh semua pihak termasuk pada saat kampanye dimulai.

Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada Serentak 2020 berbeda dengan mekanisme hasil putusan penanganan pelanggaran Pemilu 2019.