AIRLANGGA HARTARTO

Pemerintah melakukan segala upaya untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan mendukung peningkatan energi terbarukan sehingga diperlukan transfer teknologi.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM sebagai kunci pemulihan ekonomi dari pandemi dan untuk memajukan Indonesia di era transformasi digital.

Pada masa pandemi saat ini, pemerintah terus menjaga keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan metode gas dan rem.

Menko Airlangga mengajak pengusaha Ceko untuk investasi di Indonesia. Hal itu seiring dukungan Ceko kepada Indonesia menuju global economic recovery melalui pembangunan berkelanjutan.

Berbagai pihak mendesak agar pemerintah memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bahkan ada juga yang ingin agar beberapa wilayah di-lockdown.

Pemerintah memutuskan untuk memperketat ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Kebijakan ini dijalankan hingga 2 pekan ke depan.

Kegiatan di tempat umum untuk daerah zona merah harus ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Sementara di zona lainnya dibatasi maksimal 25% dari kapasitas.

Usai rapat bersama Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan PPKM mikro.

Menko perekonomian Airlangga Hartarto menaruh perhatian serius kepada industri perunggasan, dan mengungkapkan beberapa tantangan yang harus dihadapi ke depannya.

Dalam rangka PEN, Pemerintah telah menganggarkan Rp184,83 triliun atau 26,4% untuk dukungan UMKM dari total anggaran PEN 2021 senilai Rp699,43 triliun.

Menko Perekonomian menyerahkan 50.000 butir telur ayam sebagai bagian dari kegiatan kampanye makan telur. Kegiatan ini dibukukan dalam Rekor MURI Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendatangi kediaman mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, di Perumahan Nogotirto Elok II, Jalan Halmahera D 76. Gamping, Sleman, Sabtu (19/6/2021).

Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, enggan berbicara banyak tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menko Airlangga mengapresiasi Jalal yang melihat Program Kartu Prakerja sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan dalam mengolah dan memasarkan produknya.

Airlangga mengatakan, sesuai hasil Munas, Rapimnas, dan Rakernas Partai Golkar, target menang pilpres, pileg, dan pilkada adalah hal yang tak bisa ditawar.

Usai terdampak pandemi yang memaksa dirinya berhenti menjadi driver ojol, kini Rita berhasil membuka 3 usaha kuliner berkat mengikuti program kartu prakerja.

Menko Airlangga mengatakan, konsep digitalisasi yang diterapkan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja terbukti inklusif menjangkau semua lapisan masyarakat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Civitas akademika UNS Surakarta, dan akademisi secara umum, ambil peran dalam program Kartu Prakerja.

Airlangga Hartarto, yang akan menghadiri acara di Surakarta, menyempatkan diri berziarah ke Komplek Pemakaman Astana Oetara, Surakarta, Jumat (18/6/2021).

Politikus Partai Golkar Idris Laena menyambut positif kajian LSI Denny JA yang menyatakan Airlangga Hartarto adalah king maker paling lengkap di Pilpres 2024.

Survei Nasional LSI Denny JA menyebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto termasuk salah satu elite partai yang elektabilitasnya mulai menanjak

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai sebagai King Maker yang paling lengkap dan komplit karena berpotensi menjadi Capres atau Cawapres di 2024.

Menko Airlangga Hartarto menerangkan, hak konstitusional dari pemohon tidak sama sekali terhalangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan king maker paling lengkap di Pilpres 2024.

Perwakilan pemerintah memeberikan pembelaan mengenai Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terkait gugatan terhadap UU itu di Mahkamah Konstitusi.