BAMBANG SOESATYO

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pemerintah agar pembuatan peta jalan vaksinasi Covid-19 dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta KPU bersama dengan DKPP memperhatikan permintaan Mendagri Tito Karnavian untuk menindak tegas peserta yang melakukan pelanggaran Pilkada 2020.

Bambang Soesatyo memandang keberadaan sosok Fadli Zon membuat warna parlemen tetap semarak. Fadli menjadi salah satu anggota DPR yang terdepan dalam mengkritisi berbagai langkah dan kebijakan pemerintah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar di 270 kabupaten/kota dan provinsi pada 9 Desember mendatang harus mampu menghasilkan pemimpin daerah berkualitas.

Semua orang paham bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan dan kematian, tetapi juga menghadirkan penderitaan bagi semua orang sehat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengunjungi kediaman musisi yang kini aktif di dunia politik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra 2020-2025 dan dunia usaha, Ahmad Dhani Prasetyo.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan sejumlah hal kepada DPR RI dan pemerintah, salah satunya membuka dialog dengan pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja.

Upaya bersama mengendalikan wabah corona, SARS-CoV-2, maju satu langkah lagi setelah Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Batas tarif yang ditetapkan seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang sedang mengalami ketidakpastian.

RESESI ekonomi dan pandemi Covid-19 menjadi dua persoalan saling berkait. Sebab, resesi ekonomi 2020 terjadi karena Pandemi Covid-19.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta untuk mengantisipasi terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak dari resesi.

Putusan pemerintah, DPR, dan KPU untuk melanjutkan pilkada mendapatkan kritik dari sejumlah ormas, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo mendorong Kemendagri dan KPU agar bersikap tegas terhadap peserta Pilkada 2020 untuk tidak melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat ini berada di angka 25,02%, lebih tinggi dari rata-rata dunia yang berada di angka 24,78%.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, kebijakan PSBB Jilid II ipasti sudah dipertimbangkan secara matang oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan akan lebih besar saat masuk ke tahapan kampanye Pilkada yang berlangsung selama 71 hari.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan sedikitnya 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait COVID-19 per 5 Mei 2020.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa semua komponen bangsa tetap harus menguatkan hati dan pemikiran untuk terus mengolah rasa dan tetap mengedepankan akal sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Pemerintah masih terus berupaya sampai akhir tahun ini bisa mengadakan vaksin di Indonesia. Vaksin nanti juga akan diberikan secara gratis pada seluruh warga

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo datang ke Kota Pahlawan dan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang telah berhasil membawa

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, dari Januari hingga Juni 2020 ada 991 ASN yang melanggar netralitas.

Bamsoet mengapresiasi dukungan berbagai serikat buruh terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah dan parlemen memudahkan masuknya investasi ke Indonesia.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pelaku UMKM memanfaatkan secara maksimal banpres produktif untuk mengembangkan bidang usaha yang ditekuni.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak Jaksa Agung untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh tentang penyebab kebakaran itu.

Produksi pangan dalam negeri perlu ditingkatkan dengan mendorong penyediakan fasilitas mesin dan peralatan pertanian maupun subsidi pupuk.