Berita Terkini : # puan maharani

Ketua DPR RI menceritakan kedekatan Presiden Sukarno dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kisah tersebut diceritakan Puan saat menyampaikan Orasi Kebangsaan.

Puan Maharani prihatin atas tingginya kasus Covid-19 perkantoran. Puan berharap semua pihak, khususnya kantor pemerintahan meningkatkan disiplin pada protokol kesehatan terhadap semua pegawainya.

Tokoh adat Sumatera Barat (Sumbar) Prof Yulizal Yunus mengajak semua pihak, untuk menyudahi saja persoalan ucapan dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam mendukung penguatan di bidang maritim. Komitmen itu salah satunya akan ditunjukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang tengah disusun pemerintah.

Dosen Universitas Djuanda Agus Surachman menilai, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Sumatera Barat (Sumbar) dan Pancasila berisi sebuah harapan.

Hasto juga menyadari pernyataan Puan Maharani soal Sumbar dan isu PKI diembuskan hanya untuk membakar amarah dan membuat gaduh masyarakat Indonesia.

Karyono menilai, penggalan kalimat yang disampaikan Puan merupakan harapan. Namun demikian, kalimat tersebut menimbulkan kesan negatif dalam publik.

Di tengah liberalisasi informasi dan era kebebasan berpendapat seperti saat ini, semua orang bebas menafsirkan apa saja sesuai dengan kemampuan dan kemauan.

Pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumbar, dinilai telah dijadikan komoditas politik praktis.

Pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumatera Barat (Sumbar), tengah menjadi polemik publik.

Ketua DPR Puan Maharani meresmikan Patung Bung Karno di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), di Plaza STIN, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (9/9/2020).

Pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumatera Barat (Sumbar) dinilai harus dimaknai sebagai otokritik.

Pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani tentang Pancasila dan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), terus menjadi polemik.

Nama Puan Maharani dalam beberapa hari ini mendadak viral. Pernyataan politiknya saat mengumumkan calon kepada daerah (Cakada) Pilkada Serentak 2020 dari PDI Perjuangan pada Rabu, 2 September 2020.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, ada pihak yang sengaja menarik pernyataan Puan Maharani tentang Sumatera Barat, ke arah politik identitas.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyayangkan terjadinya penggiringan wacana negatif di ruang publik, terkait pernyataan Puan Maharani, baru-baru ini.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menilai, pengembalian SK rekomendasi dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni risiko yang harus dihadapi PDIP.

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDIP untuk Pilkada 2020.

Pejabat negara perlu berhati-hati dalam membuat pernyataan ke publik. Tanpa kehati-hatian, sebuah pernyataan sensitif rawan menyulut kontroversi.

Laporan Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) terhadap Ketua DPP PDIP, Puan Maharani ditolak Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020).

Apa yang disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru ingin menunjukkan pengakuan bahwa orang Minangkabau sangat berperan dalam pendirian NKRI.

Meski cucu dari tokoh Proklamator Soekarno, tak ada jaminan Puan Maharani khatam sejarah Pancasila dan kontribusi founding fathers orang Minang untuk Indonesia.

Politik selalu berjalan dinamis dan penuh kejutan. Percikan kepentingan menjadi bumbu yang memengaruhi banyak keputusan berani dan cadas dalam mengambil langkah pemenangan di pesta demokrasi.

Anggota DPR asal Sumatera Barat (Sumbar) Guspardi Gaus ikut angkat bicara mengenai pernyataan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan hanya orang-orang yang tidak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan dukungan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) terhadap Pancasila.