RADIKALISME

Keberadaan website yang berisi konten-konten radikal intoleran sudah sangat meresahkan. Konten radikal intoleran telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial kemasyarakat maupun keagamaan.

Meski peran perempuan dalam aksi terorisme tidak bisa disebut sebagai inisiator, namun kehadiran kaum hawa dalam agenda kejahatan kemanusiaan ini merupakan sembilu peradaban yang sangat menyakitkan.

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin menilai ironis pemerintah lebih memperhatikan isu-isu yang absurd, semisal radikalisme.

Belum lama ini nama Din Syamsuddin menjadi perbincangan publik terkait adanya tuduhan bahwa dirinya radikal. Bahkan Din dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menyambut HUT ke-69 Korps Hukum Angkatan Darat, jajaran Hukum Kopassus mengikuti seminar yang mengangkat tema Peran Korps Hukum TNI AD dalam menyikapi kondisi darurat negara.

Sebagai mesin utama pemerintah, aparatur sipil negara (ASN) dinilai memiliki peran strategis dalam keberlangsungan negara, khususnya terkait ideologi Pancasila.

Term atau istilah radikal dan radikalisme menghangat dalam sepekan terakhir. Pemicunya, Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang melaporkan Din Syamsuddin ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan tindakan radikalisme.

Gembong menilai pluralisme sudah menjadi sebuah keniscayaan di alam demokrasi dan menjadi bagian dari kebangsaan Indonesia.

Alumni yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikal Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) diminta menahan diri dan menjaga pluralisme di Indonesia.

Lebih dari 13.989 orang menandatangani petisi 'Pak Din Syamsuddin Tidak Radikal' di laman change.org. David K Alka yang membuat petisi tersebut meminta pelapor meminta maaf kepada Din Syamsuddin dan Presiden Jokowi.

Generasi Muda Khonghucu Indonesia (Gemaku) mengutuk keras tudingan yang menyebut tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin adalah tokoh radikal memiliki makna negatif.

Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) akhir-akhir ini banyak disorot. Terakhir, GAR melaporkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menilai tudingan Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) yang menyebut Presidium KAMI, Din Syamsuddin radikal dan dilaporkan ke KASN merupakan tuduhan serius.

Imam Besar di Islamic Center of New York, Muhammad Shamsi Ali mengeritisi adanya Gerakan Anti Radikalisme (GAR) oleh alumni sebuah institusi pendidikan atau kampus Indonesia yakni di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Presiden Jokowi baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024.

SERINGKALI kita dengarkan istilah poltisasi agama. Tentu yang dimaksud demikian adalah penggunaan atau pelabelan agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Dengan kata lain agama dijadikan objek demi meraih kepentingan politik.

Gara-gara saling ejek, dua geng remaja di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut) terlibat tawuran. Dua kelompok remaja ini saling lempar batu hingga menggunakan senjata tajam.

GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena dinilai terlibat dalam isu radikalisme.

Langkah GAR-ITB yang melaporkan Din Syamsuddin ke KASN terus menuai kecaman sejumlah tokoh dan elemen. Mereka menilai tuduhan itu sangat keji.

Menkopolhukam Mahfud MD melalui akun Twitter-nya menyatakan bahwa pemerintah tidak menindaklanjuti laporan terhadap Presidium KAMI Din Syamsuddin. Seperti diketahui Gerakan Anti Radikalisme (GAR) alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin terkait isu radikalisme kepada Komisi Aparatur Sipil negara (KASN).

Gerakan Anti Radikalisme (GAR) yang merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) berharap pemerintah dapat bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran aturan ASN yang dilakukan oleh Presidium KAMI Din Syamsudin. Seperti diketahui GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin kepada KASN karena dinilai terlibat dalam isu radikalisme.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengambil langkah terkait dengan laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) yang merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap Presidium KAMI Din Syamsudin terkait isu radikalisme. Di mana KASN memutuskan untuk meneruskan laporan tersebut kepada Menkominfo dan Menteri Agama.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta kelompok yang melaporkan Din Syamsuddin atas tuduhan radikalisme segera mencabut laporan tersebut. Pasalnya, Pemerintah dalam hal ini Kemeneterian PAN-RB tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta, agar semua pihak tak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok karena berpotensi merugikan pihak lain.

Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis angkat bicara soal laporan dugaan radikalisme terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.