TITO KARNAVIAN

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggarannya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan seringkali porsi anggaran untuk pegawai PNS daerah lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan di daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah mempermudah perizinan bagi investor dan langkah ini didukung DPR.

Tito Karnavian bahwa pemerintah pusat ingin mendorong percepatan dan pengembangan investasi di daerah melalui UU Cipta Kerja.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus melihat bahwa posisi Tito Karnavian saat ini kuat dan bukan salah satu kandidat menteri yang akan di-reshuffle.

Pasangan yang belum dilantik direncanakan bakal dilantik secara serentak pada akhir April 2021 dan Juli 2021.

Mendagri, Tito Karnavian memberikan teguran keras terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe lantaran yang bersangkutan melakukan kunjungan ke PNG tanpa mengajukan izin.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya akan menunjuk Plt kepala daerah yang profesional dalam mengemban tugas sementara sebagai kepala daerah yang masa tugasnya habis pada 2022 dan 2023.

Tito mengatakan pemerintah harus konsisten menjalankan amanat UU Nomor/10/2016.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar jangan sampai terjadi kebocoran anggaran belanja.

Tito Karnavian mengatakan, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program vaksinasi Covid-19 dengan cepat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB, calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan istrinya bertandang ke kediamannya.

Di dalam instruksi tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan alasan pemberlakuan pembatasan kegiatan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, sepak terjang Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menuai respons positif oleh sejumlah lembaga survei.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras selama tahapan kampanye.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Dinas Dukcapil (Disdukcapil) untuk menggenjot perekaman e-KTP di wilayahnya masing-masing.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah yang telah 100% mencairkan anggaran untuk Pilkada 2020.

Instruksi Mendagri No 6/2020 yang menekankan kepala daerah untuk menegakkan protokol kesehatan, dinilai dibuat untuk menyasar kepala daerah tertentu.

Keputusan pencopotan kepala daerah itu harus melalui mekanisme DPRD, karena kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia untuk menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam.

Mendagri pun berpotensi menjadi sasaran UU Kekarantinaan Kesehatan ini dengan alasan juga membuka peluang terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Siapapun kepala daerah yang melanggar Undang-Undang dapat dimakzulkan alias impeachment tetapi prosesnya berujung pada putusan MA bukan mendagri.

Komisi II DPR menunda agenda rapat kerja dan rapat dengar bersama Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. Ketidakhadiran Mendagri Tito Karnavian menjadi penyebab.

Mendagri Tito Karnavian mulai melakukan konsultasi publik terkait pembuatan aturan turunan UU Ciptaker berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.