TJAHJO KUMOLO

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, fokus utama yang bakal diselesikan itu penyederhanaan birokrasi yang muaranya adalah optimalisasi pelayanan publik.

Perjanjian kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan pejabat di Kementerian PANRB harus menjadi awal kerja yang tuntas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, pesan kepada para ASN di malam pergantian tahun baru 2021.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, mengajukan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa pandemi virus Covid-19,

Ada beragam sanksi bagi ASN atau PNS yang terlibat organisasi terlarang, mulai dari sanksi disiplin, turun pangkat, di-nonjob-kan, bahkan dipecat.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menegaskan ASN dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membeberkan nominal gajinya sebagai pejabat eksekutif di kabinet Indonesia Maju

Menteri Tjahjo sendiri tidak bisa memastikan waktu penerimaan gaji ASN Rp9 juta bisa direalisasikan, apakah akan diterapkan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mendukung Gerakan Wakaf Uang ASN dengan menyatakan jika seluruh gajinya akan diperuntukkan bagi pengembangan wakaf di Indonesia.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memberikan Bintang Bhayangkara Utama kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

MenpanRB Tjahjo Kumolo: Yang pokok ASN tidak ada cuti akhir tahun sebagaimana keputusan. Untuk yang lain diserahkan PPK atau kepala daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menganugerahkan Piala Adhigana dalam Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan tahun depan akan ada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru sebanyak 1 juta.

Di luar bilik suara, Aparatur Sipil Negara atau ASN tidak perlu mengumbar ekspresi politiknya karena marwah sebagai alat negara yang harus dijaga.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan beberapa alasan lembaga non struktural (LNS) dibubarkan.

MenPANRB Tjahjo Kumolo memastikan akan terus mengevaluasi terkait efektivitas keberadaan lembaga non struktural (LNS), termasuk yang berpayung UU.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan sejak 2014 hingga 2020 sudah ada 37 lembaga non struktural (LNS) yang dibubarkan.

Sebanyak 10 Lembaga Non Struktural (LNS) telah dibubarkan melalui Perpres 112/2020. Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan tugas dan fungsi dari LNS yang telah dibubarkan akan diintegrasikan dengan kementerian/lembaga yang ada.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan, banyak perubahan positif yang dilakukan Korlantas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terutama pelayanan publik.

Pemerintah telah memutuskan mengurangi libur panjang akhir tahun. Terkait hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan akan dirapatkan besok.

Wali Kota Gorontalo Marten Taha kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas keberhasilan program Tanda Aman Calon Pengantin untuk Menikah atau Tancap Nikah.

Pemkot Tangerang raih penghargaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk kategori Pengelolaan dengan Perubahan & Perbaikan Pengelolaan Pengaduan Terbaik oleh Kementerian PAN RB.

amun tahun depan dipastikan bahwa rekrutmen ASN akan kembali dibuka untuk calon pegawai negeri sipil maupun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Jika yang pensiun 10 orang, maka tidak harus menerima 10 ASN, karena dengan sistem e-government ini lebih memudahkan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah berencana membubarkan 29 lembaga demi melakukan reformasi birokrasi. Tercatat hingga saat ini sudah ada 10 lembaga yang siap dibubarkan.