UU CIPTA KERJA

Selama kepemimpinan Jokowi telah banyak membereskan kemudahan berusaha. Dengan adanya paket-paket kebijakan Indonesia berhasil naik ke peringkat 73.

UU Ciptaker ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menjadi pembicara di Manager Forum MNC Group ke-51 yang digelar secara virtual.

Dalam daftar 20 ini Vietnam, Malaysia, Filipina dan Thailand tidak ada. Hanya ada Indonesia dan Singapura. Jadi, tidak benar kalau investor asing susah masuk ke kita.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan update perkembangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang dalam proses merapikan naskah.

Menurut Faisal Basri, yang membuat pusing pengusaha bukan masalah ketenagakerjaan, melainkan masalah korupsi nomor satu, dan birokrasi yang berbelit - belit.

Meski mayoritas menyetujui UU Ciptaker digunakan pemerintah untuk mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Pengangguran dengan ijazah SMA dan SMK masing-masing 28,2% dan 24,5%, diploma 3,1% dan sarjana sebesar 10,5%.

UU Cipta Kerja ini merupakan instrumen untuk meningkatkan efektifitas birokrasi. Sekaligus juga UU ini bisa selaras dengan pemberantasan korupsi dan pungli.

PKS mengungkapkan, Sekneg sempat mengajukan 158 perbaikan dalam naskah Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada 16 Oktober.

Seharusnya kewenangan KPPU diperkuat untuk mendukung dan mengawal program pembangunan ekonomi dan industri yang dicanangkan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, UU Ciptaker akan meningkatkan serapan tenaga kerja pada tahun 2021 dalam jumlah besar di sektor investasi.

Istana menyatakan hilangnya Pasal 46 Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) berhalaman 1.187 halaman karena disesuaikan dengan kesepakatan di rapat Panja.

Pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru disahkan DPR dan Pemerintah, dinilai menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi bonus demografi.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menerima Chief Executive Officer (CEO) United States International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler guna membahas peluang investasi.

Akademisi, masyarakat sipil, mahasiswa dan kelompok-kelompok lain yang keberatan ingin berdialog karena mereka sepakat birokrasi di Indoneia memang yang rumit.

Pengesahan Undang Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai menjadi langkah pemerintah menghadirkan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Pada tingkat tertentu usaha komunikasi pemerintah mungkin sudah cukup baik. Sayangnya, kebijakan pemerintah secara umum tidak baik sehingga hasilnya negatif.

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem yang juga Mentan, Syahrul Yasin Limpo menegaskan, UU Ciptaker menata ulang kewenangan daerah, tetapi bukan menghapusnya.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung soal manfaat Undang-undang (UU) Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha.

Buruknya komunikasi pemerintah tidak hanya terjadi dalam penanganan masalah UU Cipta Kerja, tetapi dalam banyak hal pemerintah tampak gagap dan kerap blunder.

Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar mengungkap adanya oknum yang berusaha memprovokasi aksi unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengakui adanya perubahan naskah dalam UU Cipta Kerja yang dikirim dari DPR ke Mensesneg setebal 812 halaman, menjadi 1.187 halaman.

Para kelompok aktivis buruh diajak ikut fokus membahas Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) aturan turunan dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan penjelasan soal kesimpangsiuran jumlah halam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Massa buruh yang melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis 22 Oktober 2020 akhirnya membubarkan diri dengan tertib.