PERPAJAKAN

Para pejabat dari 130 negara telah setuju untuk merombak sistem pajak global untuk memastikan perusahaan besar 'membayar bagian yang adil' di manapun mereka beroperasi.

Diskursus mengenai perpajakan semestinya ditujukan untuk mereformasi tata kelola perpajakan di Indonesia agar menjadi lebih baik dan berkontribusi luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bocornya draf RUU tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, draf tersebut memuat bahwa sembako dan sektor pendidikan akan dikenai pajak.

Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan, penerapan PPN sembako dan pendidikan bukan untuk saat ini, tapi setelah kondisi ekonomi mulai pulih.

Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan dan sembako terus menuai kritik. Kali ini, kritikan datang dari Partai Ummat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya menyusun kebijakan pajak agar tepat sasaran, terutama dalam menghadapi pandemi.

Usulan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri agar Single Identification Number (SIN) Pajak diperkuat demi optimalisasi penerimaan negara mendapat dukungan dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mantan Dirjen Perpajakan Hadi Purnomo.

Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar optimalisasi penerimaan negara bisa dilaksanakan dengan memperkuat program Single Identification Number (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal Perpajakan.

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa Indonesia telah menerapkan transparansi perpajakan sejak presiden pertama, yakni Soekarno.

Sri Mulyani mengatakan, tantangan memperbaiki tata kelola perpajakan di Indonesia salah satunya timbul dari banyaknya jumlah nomor identitas penduduk.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari single tarif menjadi multi-tarif. Simak penjelasan Menkeu Sri Mulyani.

Indonesia adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan APBN, dimana sumber pendanaan utamanya dari perpajakan.

Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Henry Indraguna mendapat izin dari Ketua Pengadilan Pajak sebagai kuasa hukum bidang perpajakan.

Rizal Ramli menyentil kebijakan pajak era Sri Mulyani yang menurutnya dampak dari kebijakan Menkeu Terbalik. Pajakin rakyat kecil sing printil, kurangi pajak, dan tax holiday untuk yang besar-besar dan asing,

Ilmu perpajakan merupakan salah satu ilmu yang paling sulit. Disiplin ilmu ini memiliki beberapa faktor atau ilmu lain didalamnya seperti akuntansi dan ekonomi.

Meskipun Menkeu menekankan, pengenaan pajak terhadap penjualan pulsa hingga token listrik dipastikan tidak mempengaruhi harga pulsa hingga token listrik itu sendiri. Namun kemungkinan besar distributor akan bebankan ke pengecer.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terus berharap agar konsensus pengenaan pajak digital bisa diterapkan pada tahun 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang berbagai insentif pajak dalam rangka penanganan COVID-19 yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021.

Menkeu Sri Mulyani membeberkan, pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) di sektor perpajakan dan bea cukai.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan masih maraknya potensi Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) sepanjang 2020 lalu dimana di bidang perpajakan mencapai angka Rp20 triliun.

MA meloloskan Bank HSBC dari koreksi dasar pengenaan pajak PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp142.330.690.256 di tahap peninjauan kembali (PK).

Indonesia disarankan meningkatkan pajak penghasilan mereka yang berpenghasilan tinggi dan menaikkan cukai untuk produk-produk dengan eksternalitas kesehatan dan lingkungan yang negatif.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp20.508.617.820 kepada terdakwa Roni Wijaya atas perkara pidana perpajakan dan pencucian uang.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menekankan, berbagai insentif pajak dan kemudahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja tidak hanya diperuntukkan bagi asing, tapi juga pengusaha domestik

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai UU Cipta Kerja merupakan reformasi fundamental yang luar biasa untuk membangun kompetisi di Indonesia menjadi lebih sehat,