KEMNAKER

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, anggaran bantuan subsidi upah (BSU) tidak tersalurkan 100% kepada para pekerja, dimana sisa duit yang belum tersalurkan bakal masuk kas negara.

Pemerintah terus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing dengan mengeluarkan tiga kebijakan guna memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, resmi mengalihkan 449 pejabat administrator atau Eselon III dan pengawas Eselon IV ke dalam jabatan fungsional.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan perbaikan regulasi dalam upaya meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Staf Khusus Menaker menyampaikan pesan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait perusakan dan pembakaran di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menaker mengatakan pemerintah berencana memperpanjang pemberian bantuan langsung tunai (BLT) gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Menurut Menaker, penyaluran program BSU termin II diestimasikan akan rampung pada akhir Desember 2020, dengan total dana keseluruhan Rp13,2 triliun.

Menaker Ida Fauziyah, melepas 114 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nurse dan Careworker Batch ke-13 melalui program G to G Jepang untuk penempatan tahun 2020.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta kota untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

Kemnaker meluncurkan program Simpul Talenta Talent Hub sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi talenta-talenta generasi muda yang bergerak di bidang kreatif dan digital di empat kota di luar kota utama.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bahwa ketidakpastian situasi pandemi Covid-19 menyebabkan gelaran ASEAN Skills Competition (ASC) XIII yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 diputuskan untuk dibatalkan.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) meninjau sejumlah lokasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DIY.

Perbaikan tata kelola tersebut dilakukan pada sisi regulasi, program dan upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Kemnaker mencatat tiga langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani permasalahan pengangguran di daerah

Dengan adanya keterbukaan komunikasi antara pusat dan daerah, maka program pelatihan, sertifikasi dan penempatan di BLK-BLK dapat berjalan dengan baik.

Indonesia sangat menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas Taiwan mengenai penangguhan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara itu.

Kemnaker melakukan pengembangan program pelatihan vokasi di balai latihan kerja komunitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri yang ada di sekitar lokasi.

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini (SIPRONI). Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat kebutuhan peningkatan produktivitas setiap sektor usaha.

Dengan mengukur tingkat produktivitas suatu perusahaan menggunakan Siproni, akan diperoleh gambaran kondisi dan kualitas SDM dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

BLK milik pemerintah maupun BLK Komunitas kita dorong untuk menjadi BLK inklusi, sehingga dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Baru-baru ini, beredar kabar bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkena Covid-19. Ida pun memberikan konfirmasinya atas kabar tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dinyatakan positif terpapar Covid-19. Kabar itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bukan hanya untuk menciptakan kesempatan kerja, tapi juga untuk mengakomodasi kelangsungan bekerja.

Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker mengumumkan sebanyak 88 persen perusahaan di Indonesia terdampak pandemi Covid-19.

Menaker Ida Fauziyah telah resmi meluncurkan layanan pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring.