MASA JABATAN PRESIDEN

Isu mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kembali mengemuka di media sosial.

Usulan agar ketentuan tentang masa jabatan Presiden maksimal dua periode diubah terus bergulir. Perubahan sebelumnya dilakukan lewat amandemen terhadap UUD 1945 Asli yang tidak membatasi presiden boleh menjabat hingga berapa periode.

Wacana amandemen konstitusi tentang masa jabatan presiden terus bergulir. Temuan survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan publik mendukung masa jabatan presiden dibatasi menjadi 1 periode saja untuk jangka waktu 7 tahun.

Survei Y-Publica terkait wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya 1 periode, mayoritas mendukung diterapkannya konsep tersebut, yaitu sebanyak 81,4%

Mardani mengatakan usul MUI patut digali lebih dalam dengan melibatkan semua pihak karena konsekuensinya mengubah UUD 1945.

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan usulan satu periode masa jabatan presiden membawa konsekuensi pada perubahan konstitusi negara.

Sudah sejak lama wacana masa jabatan presiden 7-8 tahun dan tak bisa dipilih lagi tersebut muncul di ruang publik dan disuarakan oleh banyak pihak.

Ketua Komisi Fatwa Hasanuddin AF menyatakan akan mengusulkan masa jabatan presiden ditambah menjadi 7-8 tahun, sesudahnya tak bisa dipilih lagi.