KASUS TANAH

PN Jakarta Selatan kembali mengelar sidang perkara sengketa tanah antara Bayu Kusumo Dewantoro (penggugat) melawan Ryza J Adam (tergugat), Rabu (23/6/2021).

Sidang lanjutan perkara mafia tanah seluas 45 hektare di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang digelar di PN Tangerang. Masyarakat meminta aparat penegak hukum tegas menolak pembelaan terdakwa yang diajukan tim kuasa hukum.

Kejagung dan Kejati Sumut menangkap buronan kasus dugaan pemalsuan surat, Sujadi alias Goh Phi Tiam alias A Tiam, di Gudang CV JMS, Jalan Yos Sudarso Medan.

Kasus lahan Pemda di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga merugikan negara Rp1,3 triliun rupiah saat ini memasuki sidang penuntutan

Unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus mafia tanah yang merugikan korbannya hingga mencapai Rp 467 miliar. Polisi telah menetapkan tiga orang

Mahkamah Agung (MA) diminta melakukan pengawasan hakim pada sidang kasus sengketa tanah di Jalan RC Veteran Raya RT 03/07, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan. Desakan ini harus terus disuarakan karena menyangkut keadilan.

Pemilik SHM tanah seluas 7,78 hektare di Cakung, Abdul Halim menyayangkan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang menyebut SHM tanah di Cakung maladministrasi.

Warga negara asing (WNA) Belanda Nick Paenders (57) menjelaskan bahwa dirinya tidak menyerobot tanah tetangganya Ishak (69) di Kompleks Duta Buntu, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto menyatakan, mafia tanah di negara ini telah menghambat investasi, ditandai dengan sulitnya pembebasan lahan.

Sidang praperadilan atas penetapan tersangka Ho Hariaty terkait dugaan mafia tanah berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (20/4/2021).

Hakim sidang kasus tipikor yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp1,3 triliun melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di Kerangan, Manggarai Barat, NTT.

Tim penyidik KPK kembali memanggil mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles terkait dugaan korupsi pengadaan tanah.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta harus mengusut tuntas dugaan pemalsuan atas nama pelapor Ridwan Ahmad Yudhabakti. Perkara ini disinyalir berkaitan erat dengan sengketa tanah di Menteng, Jakarta Pusat.

Sengketa lahan antara warga dengan perusahaan PT Nusa Wana Raya (NWR) di Pelalawan, Riau, masih terus berlanjut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk

Penghuni rumah yang dipagari beton di Ciledug, Kota Tangerang pernah diancam pakai golok oleh H Ruli, anak almarhum Anas Burhan yang ingin menguasai kembali tanahnya.

Pemagaran jalan yang berakibat terisolasinya satu rumah di Jalan Akasia No 1, Tajur, Ciledug, Kota Tangerang diduga juga bermotifkan ingin menguasai tanah yang telah dijual.

Sembilan orang diamankan oleh Polres Metro Jakarta diduga terlibat dalam kasus mafia tanah di Jalan Bungur Besar Raya, Kelurahan Bungur, Kemayoran.

Polres Metro Jakarta Pusat membekuk sebanyak sembilan orang diduga terlibat dalam kasus mafia tanah di Jalan Bungur Besar Raya, Kelurahan Bungur, Kemayoran.

Warga baru mengetahui di media bahwa tanah yang ditempatinya di Jalan Sapi Perah RT 05/05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur disebut-sebut pada kasus dugaan korupsi anak buah Anies Baswedan.

Polda Metro Jaya memeriksa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait kasus sengketa tanah di wilayah Kota Bekasi. Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi diperiksa di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (8/3/2021) malam.

Sengketa tanah di pengadilan adalah proses mencari fakta dan keadilan untuk para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

Wagub DKI Ariza menyebut persoalan kasus tanah di Jakarta cukup pelik. Pemprov DKI membutuhkan bantuan dari instansi lain untuk menyelesaikannya.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, mengatakan, tidak semua persoalan tanah atau sengketa tanah bisa dipersepsikan sebagai permainan mafia tanah.

Tim Terpadu Tingkat Pusat Pemberantasan Mafia Tanah yang dibentuk kepolisian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberantas mafia tanah dinilai harus melibatkanmasyarakat.

Aksi demonstrasi selama 24 hari di tepi jalan, digelar warga Desa Sungai Tualang, Kecamatan Bradan Barat, Kabupaten Langkat. Mereka menuntut kembalinya tanah