YASONNA H LAOLY

Menkumham Yasonna H Laoly mengirim sepucuk surat kepada salah satu petugas Lapas di Talaud, Sulawesi Utara, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian selama 30 tahun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menceritakan dirinya pernah menjadi loper koran saat menempuh pendidikan di Amerika Serikat (AS).

Yasonna H Laoly berharap Perkumpulan Alumni Amerika Serikat (Alumnas) dapat membantu pemerintah untuk keluar dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah menyinggung konflik di Partai Demokrat.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) mengagetkan banyak orang.

Menkumham Yasonna H Laoly mengaku sempat sangat dongkol dengan Partai Demokrat kubu AHY yang melakukan tudingan menyesatkan terkait KLB Deliserdang.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan, sejak awal pihaknya menegaskan apa yang dilakukan gerombolan GPK-PD ilegal dan inkonstitusional.

Razman Arif Nasution secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat (PD) hasil KLB. Termasuk sebagai pengacara 10 kader Demokrat yang dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan pemerintah sudah bersikap objektif dalam menyelesaikan kasus sengketa Partai Demokrat.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, tidak ada dualisme di tubuh di Partai Demokrat menyusul ditolaknya permohonan legalitas struktur PD hasil KLB Deliserdang, Sumut.

Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, pihaknya tak bisa memeriksa kembali dokumen yang sudah diteliti.

Kuasa Hukum Partai Demokrat (PD) kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Abdul Fickar Hadjar memberikan tanggapannya terkait langkah Kemenkumham yang akan meneliti dokumen yang diserahkan oleh kubu Moeldoko.

Menkumham, Yasonna H Laoly mengungkap bagaimana Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwukore mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat dalam Raker Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng berharap dan percaya Kemenkumham akan objektif dalam menyikapi perebutan kekuasaan di Partai Demokrat.

Kisruh internal Partai Demokrat masih menyedot perhatian banyak pihak. Kedua kubu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko adu kuat untuk menguasai partai berlambang mercy itu.

Kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deliserdang masih belum mengajukan pengesahan ke Kemenkumham. Menkumham Yasonna Laoly sendiri menegaskan akan bertindak secara profesional berkaitan dengan Demokrat.

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik kembali menyeret nama Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam munculnya gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat (GPKPD).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly melantik Komjen Pol Andap Budhi Revianto sebagai Sekjen Kemenkumham, Rabu (10/3/2021).

Dukungan penyelenggaraan kongres bersama kian mengalir deras. Kali ini datang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

DPR RI dan pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) menyepakati revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Rencananya, digantikan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu bisa diartikan tidak ingin ada perbaikan kualitas pemilu

Menkumham diyakini akan berhati-hati dalam memproses legalitas yang terkait dengan Partai Demokrat.

Berbagai kebijakan telah diluncurkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi sekaligus mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte menegaskan, penghapusan nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) merupakan tanggung jawab Yasonna H Laoly.