KOMISI 1 DPR RI

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menyambut baik terbitnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Bakamla seharusnya mencegat dan menahan awak kapal untuk diinterogasi lebih lanjut.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal mendorong pemerintah meminta WhatsApp dan Facebook melakukan penguatan keamanan data-data pribadi, sehingga kasus kebocoran data pribadi pengguna tidak terjadi lagi.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan konflik Papua harus segera diakhiri. Ratusan nyawa melayang sia-sia, dan kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan itu

Sukamta juga menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan.

Kemlu hanya mengklarifikasi mengenai tujuan diplomat tersebut menyambangi Markas FPI, tidak membicarakan apakah yang bersangkutan anggota intelijen Jerman.

Pemerintah lewat Menlu, Retno Marsudi baru saja mengumumkan bahwa Indonesia menutup seluruh pintu kedatangan bagi WNA dari seluruh negara mulai 1-14 Januari 2021.

Sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai tak ada yang salah dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal izin penjemputan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soetta beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme harus segera disahkan.

DPR menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Penerapan Dwi Kewarganegaraan di Indonesia di tengah adanya rencana revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) Tubagus Hasanuddin mendorong pembunuhan satu keluarga di Sigi harus segera diusut tuntas dan jangan dibiarkan berlarut-larut.

RUU PDP yang tengah dibahas Panja Komisi I DPR akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data.

Keamanan lingkungan merupakan domain aparat polisi, bukan TNI. Begitu pun urusan kriminal, juga urusan kepolisian. Sementara baliho urusan Satpol PP.

Anggota Komisi I DPR, Helmy Faishal Zaini mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi harus diakui telah banyak mengubah gaya hidup atau pola kehidupan masyarakat sekarang ini.

Sebelumnya disepakati 66 DIM tetap alias tanpa perubahan, 49 DIM dengan catatan, 179 DIM berubah substansi dan 9 DIM berubah redaksional, dan 68 DIM baru.

DPR telah memutuskan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio diperbolehkan untuk penerapan teknologi baru, yakni teknologi seluler generasi ke-5 atau 5G.

Politikus PKS Sukamta menilai pembacaan perilaku oleh platform media sosial berpotensi masuk dalam ranah intervensi yang mengganggu privasi.

Indonesia bisa membaca arah kebijakan pemerintahan AS di bawah Trump atau Biden dari slogan keduanya pada masa kampanye dan Pilpres AS tahun ini.

Komisi I DPR sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan Puspom TNI Angkatan Darat terhadap dua orang anggota TNI yang menjadi korban pengeroyokan.

Dengan azas politik luar negeri yang bebas aktif, tidak mungkin Indonesia mempersilakan negara mana pun membangun pangkalan militer di wilayahnya.

Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopohukam) Mahfud MD yang ingin menambah pasukan non organik di wilayah Papua menuai kritik.

Pernyataan Presiden Emmanuel Macron sangat berbahaya karena turut menyebarkan kebencian di antara masyarakat dunia.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas berharap pemerintah pusat jangan sekadar membangun opini publik, usai diumumkan hasil TPGF.

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa rencana pemerintah membeli pesawat jet tempur generasi kelima, F-35 masih cukup jauh prosesnya.