Berita Terkini : # sengketa tanah

Penyelamatan aset raksasa kembali berhasil dilakukan di Kota Pahlawan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Addendum atau perjanjian kesepakatan tahun 1984

Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 7 Agustus 2020 membawa dampak yang sangat mendalam bagi ribuan warga di Kelurahan Cipete dan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Seorang anggota polisi yang berdinas di salah satu Polsek di Polda Jawa Barat, Bripka Adi Pradana (44) tewas ditikam warga di Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Tangerang Wilayah Utara berunjuk rasa di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Tangerang.

Sejumlah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah milik warga Kabupaten Tangerang berubah kepemilikan alias menjadi ganda. Salah satunya adalah Heri Hermawan.

Polemik pemegang surat ijo kembali bergejolak. Status kepemilikan surat tanah yang sejak dulu belum menemui titik temu. Sejumlah pemilik surat ijo kembali

Pengembangan KEK Mandalika di Lombok NTB hingga kini masih terhambat. Masalah sengketa lahan menghambat proses eksekusi dari pihak pengembang.

DPRD Sulsel merespons tuntutan warga di Kecamatan Keera dan Pitumpanua, Kabupaten Wajo terkait pematokan lahan masyarakat yang dilakukan Dinas Kehutanan Sulsel.

Sertifikat hak atas tanah aset TNI Angkatan Darat di Urut Sewu, Kebumen diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Eksekusi pengosongan dan penertiban lahan di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berlangsung ricuh pada Jumat (7/8/2020). Kericuhan terjadi akibat penertiban lahan tersebut mendapat penolakan dari salah satu ormas.

Berawal pada Agustus 2015. Saat itu, SEP meminjam sertifikat tanah milik Jodit untuk jaminan meminjam utang dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 3 bulan.

Ketenangan ratusan warga Perumahan Puri Wardani di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, kini terusik akibat masalah sengketa tanah

Kepemimpinan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memasuki fase terakhir jabatannya pada bulan April 2021. Memasuki fase akhir ini, ada salah satu tanggung jawab besar Airin yang harus dituntaskan.

Kasus rumah dikepung pagar milik Wisnu Widodo warga Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo Ponorogo mendapat perhatian Pemerintah Desa Gandu Kepuh setelah empat tahun berjalan.

Koordinator LBH KAI Bali Agus Samijaya dan Kuasa Hukum Ketut Gede Pujiama, Kornelis Agung Pringgohadi mengadukan perampasan tanah oleh Wayan Padma ke Satgas Pemberantasan dan Pencegahan Mafia Tanah di Kanwil BPN Bali.

Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) masih menunggu hasil referendum sebagai dasar penyelenggaraan digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara daring (dalam jaringan). Rakernas secara online ini dilaksanakan mengingat masih terjadinya pandemi COVID-19.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai lahan perkebunan terluas di Provinsi Riau. Namun lahan yang sangat luas tersebut hanya di miliki oleh segelintir korporasi.

Polresta Denpasar diharapkan segera menelusuri perusakan rumah wartawan senior Joko Sugianto pada Minggu (12/4/2020). Hal tersebut disampaikan Koordinator LBH KAI Bali Agus Samijaya.

Massa yang tergabung dalam DPP HIPPI itu menuntut Dirjen Minerba Kemen ESDM tak memperpanjang izin usaha PT KPC karena belum membayar ganti rugi lahan warga.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mendatangi Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (9/7/2020) untuk menjalani pemeriksaan terkait sengketa lahan Salim Kancil.

Polda Metro Jaya akhirnya mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO), kepada dua tersangka dalam kasus pemalsuan belasan akta autentik tanah.

Sejumlah pihak berharap rencana eksekusi pembongkaran pemukiman warga di Cakung, Jakarta Timur, oleh Dinas Bina Marga DKI segera dibatalkan.

Ratusan petani yang bergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu melakukan aksi jalan kaki dari Medan menuju Istana Negara di Jakarta yang dimulai Sabtu (27/6/2020), dini hari.

Polres Salatiga bersama Kantor Pertanahan membentuk tok terpadu pelaksanaan tugas dan gungsi dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Pengamat Politik dan Hukum, Standarkiaa Latief mengatakan, langkah MA yang memenangkan putusan kasasi terhadap PT Salve Veritate, patut dipertanyakan.