PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH

Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Syafrizal menegaskan bahwa Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 berfungsi sebagai pengingat bagi kepala daerah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak bisa memberhentikan kepala daerah.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Mendagri tak bisa mencopot kepala daerah setelah diterbitkannya instruksi penegakan protokol kesehatan dari Mendagri Nomor 6 Tahun 2020.

Keputusan pencopotan kepala daerah itu harus melalui mekanisme DPRD, karena kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Mendagri pun berpotensi menjadi sasaran UU Kekarantinaan Kesehatan ini dengan alasan juga membuka peluang terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Siapapun kepala daerah yang melanggar Undang-Undang dapat dimakzulkan alias impeachment tetapi prosesnya berujung pada putusan MA bukan mendagri.

Pemberhentian kepala daerah bisa diusulkan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota maupun langsung oleh pemerintah pusat.