PEMBUBARAN FPI

Jajaran kepolisian hingga Satpol PP tiba-tiba menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021) siang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya.

Pada negara demokrasi, kebebasan berorganisasi merupakan sebuah keniscayaan karena organisasi merupakan salah satu sarana warga untuk mengaktualisasi diri.

Keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang berbagai kegiatan FPI masih menuai prokontra

Dewan Kehormatan Partai Hanura, Gerry Hukubun menyayangkan sikap mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang dinilai tidak sopan kepada tokoh intelijen dan militer, AM Hendropriyono.

Polri Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI tidak melarang media untuk memberitakannya.

Koalisi Masyarakat Sipil merespons Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan penggunan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Dukungan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati kepada pemerintah terkait keputusan pelarangan Front Pembela Islam (FPI), menjadi pembicaran di media sosial Twitter.

Amien mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa keputusan membubarkan FPI kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Jajaran Polda DIY langsung menindaklanjuti Maklumat Kapolri No Mak/1/1/2021, tanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan pengunaan simbol dan atribut serta penghentiankegiatan Front Pembela Islam (FPI), yakni menurunkan tiga papan nama FPI di Jalan Wates, Ngaran, Balecatur, Gamping, Sleman, Jumat (1/1/2020).

Pembubaran serta penertiban atribut Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah, mendapat respons positif dari masyarakat. Sebagai bentuk simpati dan dukungan,

Sikap tegas pemerintah terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) mendapat sambutan positif dari sebagian warga, khususnya di Kota Jambi. Hal itu dibuktikan dengan puluhan karangan bunga yang mulai mewarnai Mapolda Jambi di kawasan Thehok, Jumat (1/1/2021).

Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat mengenai larangan penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Ketetapan itu dibarengi pula pelarangan aktivitas organisasi dan pencopotan seluruh spanduk, baliho hingga seluruh atributnya.

Rachland Nashidik mendilai pemerintah telah mengambil kewenangan hakim untuk mengadili dan memutuskan pelarangan Front Pembela Islam (FPI).

HMI Sumut mendukung penuh keputusan pemerintah yang telah menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI).

Setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI), di Kabupaten Rembang, muncul cukup banyak spanduk-spanduk mendukung keputusan tersebut.

Saat ini ada banyak ormas Islam yang bisa menjadi wadah baru bagi para mantan anggota FPI, seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.

Pemerintah telah menyatakan pelarangan Front Pembela Islam (FPI). Kebijakan itu menjadi pembicaraan luas dan menjadi polemik.

Ormas yang tidak mendaftarkan diri, tidak terdaftar dan tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) bukan berarti ormas tersebut ilegal.

Pemerintah resmi membubarkan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menyebut pembinaan lebih baik ketimbang pembubaran.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan organisasi FPI dilarang, seperti dalam Surat Keputusan Bersama Menkumham, Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri dan BNPT.

Melalui beberapa video, pemerintah menampilkan fakta bahwa FPI sebagai organisasi terlarang yang tidak sesuai dengan cita-cita NKRI.

Ada sosok lima Jenderal yang hadir mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD saat mengumumkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Siapa saja mereka?

Koalisi Masyarakat Sipil menilai larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.