PERIZINAN

Izin investasi di RI dianggap paling ruwet di dunia sehingga perlu terobosan aturan berupa UU Omnibus Law Cipta Kerja untuk mengurai masalah tersebut.

Kehadiran Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dianggap sebagai senjata ampuh untuk mengatasi ruwetnya izin investasi di Indonesia.

UU Cipta Kerja ini juga untuk memberantas mafia birokrasi yang selama ini menguasai perizinan. Mafia-mafia ini telah lama menjadi parasit sebagai penghambat investasi.

Indonesia menjadi juaranya atau menempati posisi pertama sebagai negara paling 'ribet' untuk berbisnis berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) periode Juni.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI meminta agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bisa terus diperkuat dan tidak berbelit-belit

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemempan RB), memberi penghargaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

UU Cipta Kerja disebut bukan ujug-ujug titipan siapa, hal itu dinilai cara berfikir yang terlalu sementara. Ini cita-cita besar Jokowi untuk pembangunan ekonomi.

Presiden Jokowi mengatakan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Ferdiansyah mengatakan adanya pasal perizinan usaha yang berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di UU Cipta Kerja harus diatur lebih lanjut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Luwu, mamastikan objek wisata permandian alam pegunungan Wai Toddo belum kantongi izin

Anggota PanjaDPR Andreas Eddy Susetyomendorong agar Omnibus Law lekas disahkan karena diyakini mampu membangkitkan ekonomi UMKM.

Masyarakat DKI Jakarta yang akan mengurus layanan perizinan dan non perizinan diimbau untuk memanfaatkan layanan perizinan secara online.

Dalam pembangunan nasional khususnya di sektor ekonomi, tembok regulasi menjadi momok yang menghambat masuknya investasi. Padahal peningkatan investasi adalah inti utama dalam pembangunan ekonomi.

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan mencabut izin dari proyek yang selama ini tidak berjalan alias mandek.

Saat ini pembahasan Omnibus Law Ciptaker sudah mencapai 80%. Harapannya pada masa sidang tahun 2020 ini, RUU Omnibus Law Ciptaker bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja disahkan menjadi UU pada Oktober 2020. Pengesahan segera dilakukan karena dinilai urgen.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, tingginya tingkat persepsi korupsi menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim proses pengurusan izin serta fasilitasi dari BKIPM terkait ekspor sudah berjalan maksimal dan cepat.

Di tengah bayang-bayang resesi ekonomi, Indonesia masih menghadapi obesitas regulasi yang perlu penanganan segera agar investasi bisa masuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Presiden Jokowi menegaskan sektor perizinan dan tata niaga harus menjadi perhatian khusus dalam aksi pencegahan korupsi.

Efisiensi waktu juga sangat diakomodir melalui penerapan sistem Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Mengingat masih cukup banyak kekurangan dari UU terkait kemudahan berusaha di Indonesia saat ini.

Bahlil menceritakan yang unik soal perizinan di Indonesia yang menyebabkan banyak investasi mangkrang karena banyak hantunya, dari mulai hantu tanah, hantu izin, lalu hantu-hantu lain yang tidak terdeteksi Undang-Undang (UU).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming yang pernah menjabat Bupati Tanah Bumbu dua periode itu merasa sering mengalami tarik-menarik terkait peraturan. Untuk itu, pihaknya mendukung pemerintah agar menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih

DPRD Karawang memberikan apresiasi terhadap Pemkab Karawang yang menghentikan aktifitas pembangunan perumahan Rolling Hill di kawasan industri karena tidak memiliki izin.

Former General Counsel of United States Agency for International Development (USAID) atau Mantan Penasihat Umum Lembaga Pengembangan Internasional Amerika Serikat (AS) John Gardner mengungkapkan penyebab perusahaan AS kesulitan berinvestasi di Indonesia.