Deputi Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi Achmad Idrus mengatakan, menurut hasil riset USAID, faktor paling krusial untuk investasi adalah perizinan.
PT Tambang Mas Sangihe ternyata belum mengantongi rekomendasi dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.
Bangunan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara masih berpolemik. Kalangan aktivis Jakarta mencium adanya pejabat Pemprov DKI yang diduga menjadi beking bangunan bermasalah.
Kerja sama Kementerian Investasi/BKPM dengan BRI diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memiliki legalitas berupa NIB (Nomor Induk Berusaha)
Rencana kerja sama antara Pemkab Kepulauan Seribu dengan PT Paramitra 1000 Wisata dalam menyediakan destinasi wisata baru di Kepulauan Seribu dan Penataan Area Hexagon mendapat tanggapan positif Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
Karakteristik industri hulu migas yang memerlukan modal besar untuk jangka panjang dan juga berisiko tinggi memerlukan dukungan berupa kepastian hukum dan kemudahan perizinan.
Dikatakan Menteri Perdagangan sudah menandatangani aturan yang bisa mengeluarkan izin ekspor hanya dalam waktu 8 jam, tapi ada beberapa pendekatan kepada perusahaan untuk mendapatkan fasilitas ini.
Kepala BKPM Bahlil Lahadia menjelaskan, kepada DPMPTSP dan Sekretariat Daerah (Sekda) Jangan kita urus yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga kita urus sekarang.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya normal sehinga perlu terobosan bisnis.
Kegiatan usaha minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi, terutama menyangkut kegiatan pengangkutan migas melalui pipa penyalur.
Tak tegasnya Pemkot Jakarta Barat membuat puluhan rumah di Kavling Polri, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dipenuhi pelanggaran. Sejumlah rumah mewah telah berdiri tegak di jalanan sempit.
Pasca-ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan merancang substansi peraturan pelaksanaan PP No. 5 Tahun 2021.
Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan penambahan empat penyelenggara fintech lending berizin sehingga jumlah perusahaan yang berizin menjadi 45 penyelenggara.
Proses perizinan kapal perikanan yang semula menjadi wewenang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini terintegrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
OJK kembali memberi izin usaha pergadaian kepada PT Dwitunggal Putra Pegadai sehingga ada enam izin perusahaan pergadaian yang diberikan sejak awal tahun ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta berhati-hati memberikan izin kepada penerbit pembuat buku mata pelajaran siswa sehingga kasus kutipan situs porno mata pelajaran sosiologi tidak terulang.
