SURAT KEPUTUSAN BERSAMA SKB

dengan ditandatanganinya SKB implementasi UU ITE, Kemenko Polhukam berpendapat seharusnya praktik di lapangan tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran.

Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo menegaskan pemerintah tidak melakukan penandatanganan SKB Pedoman Implentasi UU ITE secara tertutup.

Keputusan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate yang menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE mendapat apresiasi sejumlah kalangan.

Mahfud MD berharap adanya pedoman ini dapat membuat penegakkan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian/lembaga tentang pedoman implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan segera diluncurkan.

Kemendagri sedang menunggu risalah putusan MA yang akan dijadikan sebagai bahan awal pembahasan bersama.

MA membenarkan bahwa pihaknya memerintahkan pemerintah untuk mencabut SKB 3 menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah saat ini tengah menuntaskan SKB terkait pembelajaran tatap muka.

Pendiri Partai Ummat, Amien Rais menilai, kemunculan SKB 3 menteri yang ditanda-tangani berawal dari persoalan kecil di tingkat lokal yang kemudian dibesarkan.

Kemunculan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan atribut seragam sekolah dianggap sebagai kampanye Islamofobia.

Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan evaluasi libur dan cuti bersama tahun 2021 akan dibahas awal pekan depan.

Ruang dialog antara Kemendikbud dan pemerintah daerah ini harus intensif dilakukan sehingga tujuan meniadakan lagi pemaksaan pemakaian seragam tercapai.

Jika masih ada yang menolak, Akmal akan memperingatkan secara lisan dan berharap kepala daerah dapat memahaminya agar tak perlu turun sanksi.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberi arahan untuk merevisi SKB 3 Menteri soal pakaian seragam sekolah.

SKB tiga menteri dianggap menjamin para siswa, guru, dan pihak sekolah agar menjaga nilai-nilai keberagamaan, serta keagamaan dalam dunia pendidikan.

Mu'ti menilai isi SKB seragam sekolah justru sangat bagus, mengakomodasi kebebasan menjalankan ajaran agama yang diatur dalam Pasal 29 UU 1945.

Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur tentang seragam sekolah. Fortusis menilai, penggunaan seragam siswa tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyambut baik inisiatif pemerintah terkait membuat SKB Tiga Menteri soal Seragam dan Atribut Sekolah Negeri.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim secara tegas menekankan akan ada sanksi bagi sekolah yang melanggar SKB tentang seragam dan atribut di sekolah negeri.

Waketum MUI Anwar Abbas menyatakan, NKRI yang kita cintai ini seperti dikatakan dalam pasal 29 ayat 1 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

SKB 3 Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, harus segera dicabut.

3 Menteri telah menandatangani Keputusan Bersama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri.

3 Menteri menerbitkan SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di sekolah. Ketiganya adalahMendikbud, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten Bandung Barta (KBB) tidak mau mengambil resiko di tengah pandemi COVID-19, sehingga tetap memberlakukan sekolah daring.