TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TPPU

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus illegal logging atau pembalakan liar di Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng).

KPK memanggil dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Maria Pauline Lumowa. Majelis Hakim meminta jaksa penuntut melanjutkan perkara.

Sejak tanggal 1 Februari 2021 seluruh laporan yang disampaikan kepada PPATK oleh pihak pelapor wajib disampaikan melalui aplikasi goAML tersebut.

KPK tidak menutup kemungkinan untuk menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan kasasi menyikapi putusan banding atas nama terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan.

Menkeu Sri Mulyani membeberkan, pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) di sektor perpajakan dan bea cukai.

Kemenkeu mencatat terdapat penyitaan aset atas empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di sektor perpajakan sepanjang 2020 yang nilainya mencapai Rp8,9 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membongkar, terdapat tiga wilayah paling berisiko dalam pembawaan uang tunai lintas batas hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan masih maraknya potensi Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) sepanjang 2020 lalu dimana di bidang perpajakan mencapai angka Rp20 triliun.

Bank Indonesia (BI) senantiasa siap dan terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti berbagai isu tindak pidana korupsi di Indonesia. Jokowi menilai modus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin beragam dan canggih.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan menguatkan kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

Berdasarkan temuan Sri Mulyani, pernah didapati terduga pencucian uang atau money laundering yang menaruh uangnya dalam koper untuk melakukan aksi lancung itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa money laundering atau pencucian uang terjadi dalam varian berbeda.

Pakar Hukum Pidana dari UI, Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening adalah proses yang wajar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan pemblokiran sebanyak 59 rekening Front Pembela Islam (FPI) dinilai proses yang sudah biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno (HDS) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kejagung telah menetapkan tersangka lain di antaranya Yunan Anwar, dirut PT Pelangi Putera Mandiri juga menantu Maryono yang bernama Widi Kusuma Purwanto.

KPK mengisyaratkan bakal menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK akan menetapkan Nurhadi sebagai tersangka TPPU jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Upaya Jaksa Agung, ST Burhanuddin untuk memiskinkan para koruptor agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya didukung oleh Pakar Hukum TPPU, Yenti Garnasih.