PROGRAM KELUARGA HARAPAN PKH

Beredar video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah-marah terhadap Menteri Sosial soal bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang diurus oleh DPRD Alor

Kejaksaan Negeri Ngawi selama hampir satu bulan memeriksa terkait isu carut marut penggunaan data PKH Dinas Sosial untuk mendapatkan peserta didik kejar paket C

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mengusulkan kepada DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan langsung kepada aparat desa.

Sebanyak 54 tenaga pendamping program keluarga harapan (PKH) ikut dalam rapat koordinasi di ruang pola kantor Bupati Maros, Rabu (17/3/2021)

Mensos, Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pencairan bansos yakni BPNT, PKH, BST dari Kemensos untuk bulan April.

BLT program keluarga harapan (PKH) bakal kembali cair lagi di minggu kedua bulan Maret 2021, siap-siap ya bunda.

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelompok program keluarga harapan (PKH) bakal dicairkan secara bertahap.

Penyaluran program bantuan sosial kepada FMOTM (Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu) di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, diduga kuat salah sasaran.

Pemerintah tahun ini secara resmi telah mengucurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Berbagai bansos pun diberikan untuk melindungi masyarakat terdampak wabah corona.

Kementerian Sosial menetapkan penerima bantuan sosial untuk program keluarga harapan (PKH) diputuskan dengan mempertimbangkan tiga kriteria.

Mensos mengungkapkan tingkat penyerapan bansos PKH telah mencapai 86%, di mana bantuan langsung tunai tersebut sudah kembali dicairkan pekan kedua Januari 2021.

Mensos Tri Rismaharini melakukan perekaman data kependudukan untuk 1.600 warga marjinal dan terlantar yang masuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya terdapat bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima oleh lanjut usia (Lansia) 70 tahun ke atas yang nilainya Rp2,4 Juta. Ini rinciannya

Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Rachmat Koesnadi membenarkan, bahwa BLT untuk Ibu Hamil memang ada. Simak syaratnya dan bagaimana mendapatkannya.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Rachmat Koesnadi mengatakan, sudah menyalurkan BLT untuk pelajar sejak 7 Januari. Serta terang dia, akan kembali dicairkan pada bulan Februari dan bertahap.

Pemerintah menunjuk bank BUMN di antaranya BRI, Mandiri, BNI dan BTN sebagai penyalur bantuan langsung tunai (BLT) bagi balita di bawah enam tahun.

Pemerintah menyediakan layanan pengaduan bagi keluarga harapan yang belum menerima BLT baik itu BLT anak sekolah, BLT Ibu hamil, BLT balita maupun BLT lansia.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan penyebab belum cairnya bantuan sosial (bansos) bagi ibu rumah tangga yang belum merata di beberapa wilayah Indonesia

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah tahun ini meluncurkan berbagai macam BLT, di antaranya BLT anak sekolah, BLT ibu hamil dan balita, BLT lansia dan BLT penyandang disabilitas dengan total mencapai Rp15,2 juta.

Tahun ini pemerintah memberikan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada anak sekolah dengan total mencapai Rp3,4 juta setahun.

Pemerintah tahun ini secara resmi telah meluncurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Mulai tahun ini anak sekolah memperoleh dana BLT dari PKH dengan total mencapai Rp3,4 juta setahun.

Mulai tahun ini ibu hamil dan balita memperoleh dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total mencapai Rp6 juta setahun.

Pemerintah tahun ini secara resmi telah meluncurkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat. Melalui PKH Kemensos, tahun ini memberikan BLT ibu hamil dan balita.

Program bansos tahun ini tersedia yang namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus sebesar Rp300.000 per bulan bagi keluarga yang tidak masuk daftar DTKS Kementerian Sosial.

Pemerintah mulai awal Januari ini memberikan BLT kepada masyarakat lanjut usia sebesar Rp200.000 per bulan selama satu tahun sehingga total mencapai Rp2,4 juta setahun.