Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) penting.
Direktur Imparsial Al Araf menilai pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) tanpa melalui putusan pengadilan adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Imparsial mengapresiasi hadirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE).
Imparsial menilai membangun ketahanan masyarakat dari pengaruh ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme dari pada melaksanakan program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan.
Imparsial menilai program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang ada dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Imparsial meminta pemerintah mengkaji ulang program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang ada dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021.
