Anggota DPRD Makassar, Nunung Dasniar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk lebih transparan dalam penggunaan bantuan dana CSR dari korporasi.
Berkas perkara kasus narkoba empat oknum pejabat Pemkot Makassar yang ditangani Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Makassar telah dilimpahkan tahap satu ke Kejari Makassar.
Sejumlah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dikuasai pihak ketiga. Bahkan tidak sedikit yang sudah berpindah tangan karena menang di pengadilan
Kasus kebakaran akibat listrik tercatat masih sangat tinggi. Dinas Pemadam (Damkar) Kota Makassar mencatat, dari 60 kasus yang terjadi 50% lebih di antaranya
Sebanyak 2.792 aset kendaraan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti sah kepemilikan.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kememparekraf) kembali mengalokasikan anggaran untuk membantu industri pariwisata di tengah pandemi Covid-19.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel mencatat ada 4.008 bidang tanah milik Pemerintah Kota Makassar belum memiliki legalitas atau tanpa sertifikat.
Pemerintah Kota Makassar, diminta waspada setelah ditemukannya 45 pekerja asal Jawa Tengah untuk pembangunan apartemen Sudirma Suites terkonfirmasi Covid-19.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, tidak memberikan rekomendasi sanki berat terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berkinerja buruk
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), sudah mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin usaha Holywings.
Jajaran Satresnarkoba Polrestabes Makassar belum mampu mengungkap siapa pemasok sabu empat oknum pejabat Pemkot Makassar, yang telah lama ditetapkan sebagai tersangka.
Pengatur lalu lintas liar atau kerap disebut Pak Ogah hingga saat ini belum teratasi dengan baik, aktivitas mereka hampir bisa ditemui di semua perputaran jalan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapat jatah kuota pegawai tahun ini sebanyak 1.203 orang yang terdiri atas 979 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Aktivitas tempat hiburan malam (THM) masih banyak yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Jumlah pengunjung melebihi kapasitas 50%, tak ada jaga jarak.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berencana meminta klarifikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait dugaan keterlibatan kader partai politik (parpol).
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan itu mengacu pada Permendagri.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, diminta untuk mengkaji ulang struktur panitia panitia seleksi (pansel) job fit atau uji kompetensi pejabat eselon II
Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar lepas. Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Makassar yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng diambil alih pihak ketiga.
Wali Kota Makassar tegas akan melakukan resetting untuk jabatan kepala sekolah atau kasek. Meski begitu, DPRD Makassar meminta Pemkot Makassar melibatkan Tim Baperjakat.
