Berita Terkini : # pilkada 2020

Ridwan Kamil berharap KPU Jabar bisa menorehkan prestasi layaknya Polda Jabar yang diapresiasi Kapolri dalam upaya penanganan COVID-19.

Jajaran KPU kabupaten dan kota di Sulsel mulai merencanakan rekonstruksi simulasi kebutuhan anggaran untuk pilkada yang digelar 9 Desember 2020.

Pandemi Covid-19 membawa dampak sangat besar pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang. Salah satunya anggaran membengkak sebanyak Rp535,9 miliar.

Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran untuk keseluruhan tahapan pilkada yang sudah dianggarkan dalam NPHD.

Ketua KPU, Arief Budiman mengaku bahwa persoalan anggaran ini menjadi kekhawatiran tersendiri dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui sangat risau dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Corona.

Sejumlah oknum kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Labuhanbatu diduga mendapat perintah agar menggelembungkan sejumlah anggaran tahun 2020 untuk kepentingan pilkada dari calon petahana mendatang.

Pilkada serentak 2020 mungkin paling unik sekaligus rumit karena diprediksi berlangsung di tengah pandemi Covid-19 atau virus Corona yang belum juga reda.

Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan diri untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020 mendatang.

Laode Muhammad Syarif menilai Pilkada serentak yang rencananya digelar Desember 2020 menjadi ajang para petahana atau incumbent untuk memanfaatkan momen pandemi virus Corona (Covid-19).

Ketua NETFID Indonesia, Dahlia Umar menilai, jika pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan di 2020 nanti, akan mengutungkan para calon petahana atau incumbent.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan tahapan pilkada di 270 daerah. Tantangannya, pilkada ini akan digelar di tengah pandemi virus Corona.

Koornas JPPR, Alwan R. Robby menyebut, jika Pilkada tetap dilakukan pada Desember 2020 maka bukan tidak mungkin akan mengulang kejadian pada Pemilu 2019.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok dipastikan digelar 9 Desember 2020.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa kesepakatan pilkada serentak yang digeser pada 9 Desember 2020 diambil berdasarkan pertimbangan KPU.

Mendagri, Tito Karnavian mengatakan kesepakatan pemungutan pada 9 Desember 2020 diambil berdasarkan pertimbangan dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 atau di tengah pandemi Corona.

Untuk itu, DPR meminta kepada KPU, Bawaslu dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera mengajukan penambahan anggaran ke pemerintah daerah.

Anggaran Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di tengah pandemi virus Corona menimbulkan konsekuensi berupa penambahan anggaran sebesar Rp535,95 miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuat skenario pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 atau di tengah pandemi Covid-19.