UU PEMILU

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan revisi paket UU Sistem Pemilu jadi agenda mendesak.

Direktur P3S, Jerry Massie mengatakan dikeluarkannya RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 memupus harapan bagi partai politik untuk mengurangi Parliamentary Threshold (PT).

Partai Garuda mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi Pasal 173 UU Pemilu. Apa alasannya?

Tito mengatakan pemerintah harus konsisten menjalankan amanat UU Nomor/10/2016.

Direktur Eksekutif Negrit, Ferry Kurnia Rizkiansyah menyatakan ada beberapa catatan yang muncul seiring batalnya pembahasan revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) dalam Prolegnas tahun 2021.

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi mengaku pihaknya berharap Pilkada Serentak 2022 dan 2023 tetap digelar di tahun itu dan tidak dilaksanakan di tahun 2024.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu-satunya partai yang menolak Revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) dikeluarkan dari Prolegnas 2021.

UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang sudah diputuskan bersama kini menjadi isu krusial setelah DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengeluarkan Revisi UU Pemilu dari Prolegnas 2021.

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menyayangkan pemerintah dan DPR yang terkesan satu suara dan Kompak mendepak Revisi UU Pemilu dari Prolegnas 2021.

Dalam sidang perdana pascamasa reses wakil rakyat 2021, DPR dan pemerintah memastikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dihapus dari Prolegnas 2021.

Peneliti Perludem, Nurul Amalia Salabi menyesalkan sikap pemerintah dan DPR yang menarik Revisi UU Nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Prolegnas 2021.

Penolakan revisi UU Pemilu bertujuan supaya pemerintah lebih berfokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemukihan ekonomi.

Sebanyak 6 poin desainpemilu serentakyang telah disahkanMahkamah Konstitusi (MK)tahun 2019 sebagaimana pada Pasal 201 UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang seringkali...

Sebanyak 6 poin desain pemilu serentak yang telah disahkan MK tahun 2019 sebagaimana pada Pasal 201 UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah.

Ada pelbagai aspek yang harus menjadi pertimbangan seperti penegakan hukum pemilu dan pembentukan konsep pemilu secara holistik.