UU PEMILU

Sebanyak 6 poin desain pemilu serentak yang telah disahkan MK tahun 2019 sebagaimana pada Pasal 201 UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah.

Ada pelbagai aspek yang harus menjadi pertimbangan seperti penegakan hukum pemilu dan pembentukan konsep pemilu secara holistik.

Organisasi pemantau pemilu dan sejumlah fraksi partai politik di DPR terus mendorong agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) direvisi.

Dengan mengabaikan isu pilkada, revisi UU Pemilu akan mencegah pembahasan bertele-tele soal normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 atau pilkada serentak 2024.

Harus cara yang tepat bagaimana memastikan Pilkada 2024 terlaksana dengan mengurangi peristiwa yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 lalu.

Keinginan sejumlah lembaga pemantau pemilu dan partai politik untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, masih menemui jalan terjal.

Partai Demokrat berharap sikap tegas untuk normalisasi jadwal pilkada kembali diserukan sejumlah partai politik yang pernah menyatakan ingin melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menjadi menolak revisi tersebut di tengah jalan.

Belum disahkannya daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 diduga akibat perbedaan pandangan antar fraksi dalam melihat beberapa undang-undang, salah satunya adalah RUU Pemilu.

Demokrat mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden dan wapres (presidential threshold) 4 persen.

Politikus PKS Surahman Hidayat mengkritisi beberapa pendapat yang menolak RUU Pemilu. Sudah selayaknya UU Pemilu direvisi sesuai dengan putusan MK.

Parpol di Senayan masih berselisih pandangan tentang perlunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum (UU Pemilu) direvisi atau tidak

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim menyatakan dari aspek prosedur dan mekanisme revisi UU Pemilu dapat berjalan maka harus ada kesediaan pemerintah dan DPR untuk bersama-sama membahas revisi UU ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKB Luqman Hakim menyebut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, belum perlu direvisi. Karena UU ini belum dijalankan 100%.

Plt Ketua KPU Ilham Saputra angkat bicara soal pernyataan Mensesneg Pratikno yang menyebut segala kekurangan yang berada di UU Pemilu bisa diatur lewat PKPU.

Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016 (RUU Pemilu).

Istana menegaskan tidak akan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada lalu menambal sejumlah yang diperlukan untuk pemilu dan pilkada lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja.

Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada (RUU Pemilu).

Pihak Istana menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan RUU tentang perubahan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 (RUU Pemilu).

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Irwan mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang hendak merevisi UU ITE yang dianggap memuat pasal-pasal karet.

Jika UU Pemilu tidak direvisi, syarat menjadi calon presiden dan calon presiden tidak akan berubah. Salah satu di antaranya adalah usia minimal 40 tahun.

Peneliti Senior Formappi Lucius Karus menyatakan, dinamika politik di Parlemen dinilai tak banyak memunculkan gejolak berarti lagi setelah parpol koalisi bersatu menginginkan Pemilu dan Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai UU Pilkada dan Pemilu saat ini.

Ketua KPU Kota Jakarta Timur Wage Wardana menilai, 2021 menjadi tahun yang menentukan dalam berbagai hal, salah satunya terkait evaluasi pilkada tahun 2020.

Terlalu dini berspekulasi alasan penghentian revisi UU Pemilu karena terkait rencana Jokowi menyiapkan Gibran Rakabuming Raka bertarung di Pilkada DKI Jakarta.

Pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hingga kini masih menyisakan polemik. Padahal draf itu menjadi Prolegnas prioritas tahun ini.

Fraksi PKS ngotot ingin revisi Undang-undang (UU) Pemilu dibahas di Senayan. Namun saat ini mayoritas partai di DPR ingin menghentikan pembahasan beleid itu.