KPK

Politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun twitter-nya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk datang ke Medan, Sumatera Utara.

Sebelum Ajay, sepasang suami istri wali kota Cimahi yakni Itoc Tochija dan Atty Suharti Tochija juga terjerat kasus korupsi.

Wali Kota Ajay mengatakan uang Rp3,2 miliar yang dipermasalhkan KPK adalah bagian dari pembangunan RS Kasih Bunda, bukan suap.

Korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak akan pernah ada habisnya. Beragam modus terus dilancarkan guna mengeruk uang rakyat dari berbagai objek.

KPK telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Miftahul Ulum ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis 26 November 2020.

KPK memastikan transaksi dugaan suap sekitar Rp425 juta yang diduga diperuntukkan ke Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna terkait izin RS Kasih Bunda.

KPK menciduk Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna pada Jumat (27/11/2020) sesaat setelah terjadi transaksi dugaan suap terkait dengan pembangunan RS Cimahi.

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan yang juga menjabat Menteri Ad Interim KKP akan menggelar rapat pimpinan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (27/11) sore.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo menyatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Sebanyak 40 perusahaan eksportir yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi) kini ketar ketir. KPK kini mendalami sejauhmana keterlibatan para pengekspor ini.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK mengatakan ada potensi mengusut dugaan aliran uang ke atau yang diperuntukkan bagi Partai Gerindra.

Uang USD100.000 diterima secara tunai melalui tersangka Safri (Staf Khusus Menteri KP ) dan tersangka Amril Mukminin (pemegang PT ACK).

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyatakan, Andreau Misanta adalah anggota partai yang pernah menjadi Caleg DPR RI yang diusung pada Pemilu 2019.

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, masih menyita perhatian sejumlah kalangan. Tidak hanya penegakan hukum, faktor politik pun ikut menjadi sorotan dalam kasus ini.

KIARA mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster.

Ketua Komisi Pengamat Korupsi Ahmad Rijal Ilyas, mengingatkan kepada seluruh pejabat negara yang dipercayai menduduki posisi apapun untuk tidak korupsi.

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ihwal pencabutan aturan larangan ekspor benih lobster kembali mendapat perhatian sejumlah pihak.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo ditangkap KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta

Dua tersangka yang belum tertangkap salah satunya Andreau Pribadi Misata (APM), staf khusus Edhy Prabowo sekaligus Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligince).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 WiB di beberapa tempat.

Hingga pukul 22.30 WIB, konperensi pers di KPK belum juga dimulai dan para jurnalis masih tetap bertahan.

Sebelum lawatan ke luar negeri, khususnya AS, ada komunikasi Edhy Prabowo dengan pihak swasta untuk mengurus penetapan calon eksportir benih lobster di KKP.

Beredar sebuah pesan berantai melalui aplikasi pesan singkat berisikan daftar inisial yang turut diamankan KPK saat menangkap Menteri KKP, Edhy Prabowo.

Ada kriteria yang tidak jelas dalam penetapan perusahaan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh KKP