KOMISI II DPR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan kebutuhan anggaran 2022 sebesar Rp8 triliun ke Komisi II DPR. Besaran anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi yang dilakukan KPU.

Masa jabatan 272 kepala daerah akan berakhir pada 2022-2023. Nantinya, posisi tersebut akan diisi oleh penjabat sementara sampai jalannya Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.

Asosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini sedang dibahas di DPR dan pemerintah sebagai satu landasan hukum yang mendesak.

Pelaksanaan pemilu hari pemungutan suara 21 Februari 2024. Hari pemungutan Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh wilayah NKRI akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI melakukan rapat bersama Kemendagri, KPU dan Bawaslu berkaitan dengan pengambilan keputusan soal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Kompleks...

Menkumham Yasonna Laoly bersama jajaran Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan RUU Mutual Legal Assistance in criminal matters (MLA) antara RI dan Federasi Rusia mengikuti rapat kerja dengan Komisi...

Anggota DPR RI Anwar Hafid menduga ada kepentingan politik terselubung berbasis hasrat kekuasaan di balik wacana amendemen UUD 1945.

Sirekap akan diuji coba kembali pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Namun DPR tidak menutup kemungkinan menerapkan sistem elektronik lainnya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa Pileg dan Pilpres akan tetap dilaksanakan pada pada 21 Februari 2024, sedangkan Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, semua anggaran negara lebih baik difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pengecatan pesawat tidak prioritas untuk saat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengatakan semestinya anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan ini dibelikan beras dan dibagikan kepada masyarakat di tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID-19.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai wajar Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan sanksi tegas kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat.

Sikap tegas pemerintah dinilai berhasil meredakan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim meminta Kemendagri melakukan pengawasan ketat kepada seluruh daerah di zona PPKM Darurat.

Anggota Komisi II DPR, Yanuar Prihatin mengkritisi realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemda dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.