Berita Terkini : # menteri agama menag

Menteri Agama Fachrul Razi dikabarkan telah memberhentikan Staf Khusus Bidang Hubungan Antar Organisasi Kemasyarakatan, Sosial Keagamaan dan Komunikasi Publik, Ubadillah Amin.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menegaskan sikap Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Keberadaan Harganas untuk mengingatkan bahwa peran keluarga sangat penting sebagai sumber kekuatan dalam membangun bangsa dan negara.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengungkapkan, Komisi VIII DPR telah menyetujui kenaikkan anggaran Bantuan Operasional Pesantren (BOP) untuk tahun 2021.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengungkapkan banyak madrasah tutup lantaran tidak memperoleh pemasukan gara-gara tidak ada punya murid.

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan pembelajaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan selama masa pandemi Covid-19.

Keputusan penundaan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M yang dilakukan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi secara sepihak masih menjadi perdebatan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR.

Pembatalan penyelenggaraan haji pada 2020 M/1441 H secara sepihak oleh Menteri Agama (Menag) masih menyisakan luka bagi pimpinan dan anggota DPR.

Menteri Agama (Menag) Fahcrul Razi mengungkapkan per tanggal 16 Juni sudah ada 356 jamaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan haji 2020.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi VIII DPR. Sebab, dia mengakui tidak melibatkan Komisi VIII DPR saat memutuskan penundaan ibadah haji tahun 2020.

Komisi VIII DPR akan melakukan rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama (Menag) guna membahas kebijakan pembatalan haji yang diumumkan Menag pada 2 Juni lalu.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi segera melakukan evaluasi pelaksanaan salat Jumat yang saat ini mulai diperbolehkan meski di tengah pandemi COVID-19.

Komisi VIII DPR pada masa sidang 15 Juni mendatang, akan segera memanggil Menteri Agama (Menag) dan BPKH guna membahas pembatalan haji 2020 M/1441 H secara sepihak oleh Menag tanpa melakukan rapat dengan Komisi VIII DPR.

Keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun ini dapat dipahami oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi meminta pengembalian dana haji kepada para calon jamaah harus diawasi secara ketat oleh pihak berwenang agar calon jamaah tidak ada yang dirugikan.

Ketua Himpuh, Baluki Ahmad mengatakan, seharusnya pemerintah berdiskusi dengan asosiasi haji lain termasuk Himpuh sebelum memutuskan untuk dibatalkan.

Direktur Eksekutif LKAB Nusantara, Fadhli Harahab mengapresiasai langkah pemerintah dalam hal ini Kemenag yang telah membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020.

SAHI ikut menanggapi Keputusan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020 M pada Selasa 2 Juni 2020.

Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siradj menyatakan sempat simpang siur dan beberapa kali maju mundur mengambil putusan, akhirnya Menag mengambil kebijakan tegas dengan membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2020 M.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengkritisi keputusan Kementerian Agama (Kemenag) yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji Tahun 1441 H/2020 tanpa berkoordinasi dengan DPR.

Pemerintah RI membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 karena belum redanya pandemi Covid-19. Pemerintah Arab Saudi pun belum membuka akses.

Komnas Haji dan Umrah mengapresiasi keputusan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia 1441 H/2020 M demi keselamatan dan keamanan jamaah.

DPP AMPHURI dapat memaklumi keputusan pemerintah yang disampaikan Menteri Agama (Menag) terkait pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyesalkan keputusan pembatalan haji tahun ini diputuskan secara sepihak oleh Menteri Agama (Menag) tanpa melakukan rapat terlebih dulu dengan DPR.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) meminta pemerintah membantu pengembalian dana deposit untuk akomodasi, katering, dan transportasi di Arab Saudi.