PILKADA 2023

Direktur Jenderal PUM Kemendagri, Bahtiar menyatakan jika kita berbicara tentang konsepsi legitimasi maka ada legitimasi yang bersumber dari Tuhan, tradisi, karisma serta legitimasi hukum.

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi mengaku pihaknya berharap Pilkada Serentak 2022 dan 2023 tetap digelar di tahun itu dan tidak dilaksanakan di tahun 2024.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menerangkan, pelaksanaan pilkada pada 2022 dan 2023 akan lebih ringan dan fokus karena beban penyelenggaraan tidak bersamaan dengan pemilu serentak 2024.

Sebanyak 54,8% warga ingin pilkada digelar pada 2022 untuk kepala daerah yang selesai di 2022 dan 53,7% pada 2023 untuk kepala daerah yang selesai di 2023.

Penyelenggaraan pilkada di 2024 yang berdekatan dengan pilpres dan pileg akan menimbulkan beban ekonomi dan politik yang besar.

Polemik UU Pemilu apakah direvisi atau tidak terus bergulir. Bagi yang mendesak agar ada revisi UU Pemilu memaparkan beberapa alasannya.

Jika pilkada serentak digelar 2024, karier kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan terhenti. Mereka bisa gagal manggung di level nasional.

Pilpres 2024 seharusnya dipersiapkan oleh partai politik secara matang dari sekarang, bukan semata-mata mengganti aturan terkait waktu pelaksanaan Pilkada.

Pilkada 2022 dan 2023 yang berdekatan dengan Pemilu 2024 juga dinilai akan menyedot keuangan negara yang sedang dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menilai harus dilakukan pemisahan antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

Draf RUU Pemilu telah mewacanakan untuk mengubah desain keserentakan Pemilu menjadi pemilu nasional seperti pemilihan Presiden, DPR, DPD.

Menurut peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, ketiadaan Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 akan memberatkan partai politik.

Draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) tengah bergulir di DPR.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dinilai akan terimbas elektoralnya karena jadwal keserentakan pilkada masih belum berubah.

Refly Harun mengatakan, Pilkada 2022 itu tidak hanya digelar di DKI Jakarta. Kebangetan kalau pilkada ditiadakan hanya untuk menggajal Anies Baswedan.

Perludem menilai paling penting saat ini masyarakat bisa memperoleh kepastian segera tentang pelaksanaan pilkada bagi daerah-daerah yang akhir masa jabatannya jatuh di 2022 dan 2023.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 tetap digelar di tahun tersebut alias tidak menunggu hingga 2024. Ini alasannya.