Berita Terkini : # guru honorer

Sebanyak 398.637 guru honorer dan tenaga pendidik di pusat dan daerah sudah mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan dan diberikan per dua bulan sekali.

Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulses) akan menaikkan insentif guru honorer tingkat SMA/SMK/SLB se-Sulsel yang baru diusulkan pada tahun 2021

Politikus PKS Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah serius mengatasi permasalahan guru di tanah air. Ada ribuan guru yang memiliki masalah soal status tidak jelas.

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan guru honorer akan mendapatkan bantuan kuota data seperti halnya guru yang berstatus ASN.

GTK Kemendikbud Iwan Syahril mengupayakan guru honorer yang sudah lolos dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada 2019, mendapatkan SK mereka di 2021.

Kesejahteraan guru honorer Kementerian Agama (Kemenag) sampai saat ini dinilai masih jauh di bawah harapan. Sementara, beban tugas sama dengan guru PNS.

PB PGRI mengapresiasi program pemerintah yang memberikan bantuan kuota data. Namun, pemerintah harus segera membuat petunjuk teknis dilapangan agar bantuan ini tepat sasaran.

Guru honorer di Kecamatan Semin, Gunungkidul, Pramesti Utami, mengaku prihatin dengan sejumlah siswanya yang tidak memiliki gawai dan kuota internet untuk mengikuti PJJ.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, Komisi X DPR mengingatkan bahwa di saat pandemi COVID-19 ini guru honorer tidak ada yang memperhatikan.

DPR mempertanyakan nasib guru honorer yang mayoritas bergaji sangat kecil yang justru tidak termasuk dalam cakupan klasifikasi penerima bantuan sosial.

Hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan program subsidi gaji atau upah bagi para pekerja. Pada peluncuran kali ini, subsidi gaji akan dibagikan kepada 2,5 juta pekerja.

Syarat penerima BLT perlu dikaji ulang karena ada banyak guru dan pegawai tidak tetap yang setiap bulannya hanya mendapatkan upah tidak lebih dari Rp1 juta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, mendukung langkah Gubernur Sulsel yang hendak memberdayakan guru honorer yang berdomisili di wilayah kepulauan

Guru yang tergabung di komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) se-Sumsel berharap pemerintah mengangkat seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan usia 35 tahun ke atas untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan skema untuk pemenuhan kebutuhan guru dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kabar gembira untuk para guru honorer tingkat SMA/SMK/SLB yang mengabdi di bawah naungan Disdik Sulsel. Pemprov melalui Disdik Sulsel mengusulkan kenaikan

Pemerintah Provinsi Sulsel sangat memperhatikan tenaga pengajarnya, utamanya yang masih berstatus honorer. Rencananya, mereka akan diberi kenaikan upah.

Enam guru honorer meluapkan rasa syukurnya dengan cara bersujud setelah menerima SK Penetapan Penugasan Guru Non-PNS untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Batu Bara mengaku sangat prihatin dengan gaji yang diterima para guru honorer yang mengabdi didunia pendidikan di Batu Bara.

Keputusan pemerintah yang tidak membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk formasi guru, pada tahun ini memicu polemik. Langkah pemerintah ini dinilai berbagai pihak kurang bijak, bahkan bisa menjadi bumerang.

Anggota Komisi X DPR, Illiza Saaduddin Djamal meminta penyelesaian masalah guru honorer secara bertahap dicantumkan dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035.

Setidaknya ada 200 lebih guru honorer di Sekolah Negeri di Jawa Barat yang menunggu SK Penugasan dari gubernur.

Masih dalam rangkaian kegiatan Berbagi Berkah Untuk Negeri pada Ramadhan 1441, NUI menggandeng Pengurus Wilayah LP Maarif NU Provinsi DKI Jakarta.

Pendidikan menjadi kunci dalam pembangunan bangsa. Dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan unggul.

Adanya penerapan pembatasan jarak sosial telah mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengubah proses kegiatan belajar mengajar.