Kementerian PANRB menyatakan bahwa hanya guru tenaga honorer K2 dan guru non-ASN sekolah negeri yang diperbolehkan mengikuti tiga kali seleksi guru PPPK.
Guru honorer mempertanyakan tak tercapainya kuota rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditargetkan tercapai 1 juta orang.
Seorang guru honorer di Kabupaten Semarang bernama Afifah Muflihati tidak menyangka sama sekali dirinya bisa terjerat utang mencapai ratusan juta rupiah.
Siang yang terik, di bawah tatapan mata mentari yang tajam di musim kemarau. Ani Sumarni dengan tenang melajukan motornya di antara jalan berdebu. Parasnya
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyarankan agar guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun dan tidak lolos seleksi ASN dapat segera diangkat menjadi PPPK.
Kisah seorang guru honorer di Lamongan Jawa Timur mendadak viral di media sosial bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 kemarin.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi meminta Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi yang melakukan long march ke Istana Negara untuk kembali mengajar.
Penambahan Kuota pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk guru madrasah harus menjadi perjuangan utama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu).
Kementerian Agama telah mengalokasikan formasi sebanyak 9.495 untuk guru madrasah pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021.
Pemerintah tahun ini melakukan rekrutmen lewat tiga cara yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sekolah kedinasan.
Kementerian Agama bergerak cepat menindaklanjuti adanya tambahan kuota sebanyak 27.303 untuk formasi guru agama pada seleksi PPPK 2021 yang akan digelar Kemendikbud.
Kementerian Agama terus mengupayakan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru agama. Rapat terakhir disepakati untuk formasi guru agama sebanyak 27.303
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoroti tentang formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru agama.
Direktur PAI Ditjen Pendis Kementerian Agama Rohmat Mulyana mengungkapkan, kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer kemenag sebanyak 27.303.
Menpan-RB Tjahjo Kumolo memastikan, honorer guru agama akan dimasukkan dalam formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuka tahun 2021.
Kesejahteraan guru honorer masih minim. Padahal, keberadaan mereka sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk kemajuan Bangsa Indonesia.
Nasib ratusan ribu guru honorer di Indonesia masih terkatung-katung. Program 1 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) belum optimal karena menyisakan banyak persoalan.
Program satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dinilai hanya sebagai cara pemerintah membayar utang budi kepada para guru honorer.
Menjelang seleksi seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), muncul informasi yang viral terkait adanya calo yang menawarkan lolos PPPK dengan sejumlah uang tunai.
