KEPALA DAERAH

Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Syafrizal menegaskan bahwa Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 berfungsi sebagai pengingat bagi kepala daerah.

Dirjen Adwil Kemendagri Syafrizal mengatakan bahwa instruksi yang diterbitkan Mendagri sifatnya adalah pengingat terkait kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala daerah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak bisa memberhentikan kepala daerah.

Instruksi Mendagri tentang pemberhentian kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan COVID-19 ditangggapi Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Keganasan COVID-19 tak pandang bulu menyerang siapa saja. Tak peduli pejabat ataupun rakyat. Terbukti, para pejabat, termasuk kepala daerah atau wakil kepala daerah turut menjadi korban

Para kepala daerah, termasuk pangdam dan kapolda, diminta untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa. Kerumunan dan keramaian sangat berpotensi mengabaikan protokol kesehatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia untuk menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan tanggapan terhadap instruksi Mendagri terkait sanksi pemberhentian kepala daerah jika terbukti melanggar protokol kesehatan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal penegasan Mendagri, pemerintah bisa berhentikan kepala daerah terbukti melanggar protokol kesehatan.

Masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memiliki mimpi yang sangat besar yakni memiliki calon pemimpin yang bersih di Pilkada Tangsel 2020.

Pemilihan Serentak 2020 merupakan momen memilih pemimpin rakyat untuk mengatur kehidupan warga di Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat selama lima tahun mendatang. Masa depan daerah sangat tergantung pada pemimpin yang dipilih oleh warga dalam Pemilihan Serentak 2020

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa pihaknya akan menahan dua kepala daerah pada pekan depan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey menilai, kepala daerah tidak paham gas dan rem yang dimaksud Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengingatkan bahwa kepala daerah dan DPRD memiliki hubungan yang sejajar dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Hari ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewakili Presiden melantik Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Aceh.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 67 kepala daerah karena ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Sebanyak 67 kepala daerah yang menerima surat peringatan alias teguran dari Kemendagri diminta segera meresponsnya.

Sebanyak 67 kepala daerah ditegur Kemendagri karena tidak memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas dalam pilkada, di antaranya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Sejumlah kepala daerah khawatir, apabila kenaikan cukai pada SKT diberlakukan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya tersebut.

Sejumlah kepala daerah menilai penggunaan teknologi aplikasi berbasis digital diyakini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pelayanan publik. Meski begitu, kemudahan penerapan pelayanan publik berbasis digital itu, masih minim partisipasi masyarakat.

Sejumlah kepala daerah menyatakan kesiapannya mengantisipasi lonjakan COVID-19 saat libur panjang akhir tahun 2020 ini.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar di 270 kabupaten/kota dan provinsi pada 9 Desember mendatang harus mampu menghasilkan pemimpin daerah berkualitas.

Sejumlah Kepala Daerah menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bermanfaat besar untuk daerah. Karenanya, mereka mendukung dan siap menyosialisasikannya kepada masyarakat.

ICW mencatat sebanyak 294 kepala daerah tersandung kasus tindak pidana korupsi. 11 kasus di antaranya terkait dengan kepentingan pemilihan ke

Wali Kota Bogor Bima Arya menceritakan usaha dan inovasinya meredam penyebaran virus Sars Cov-II, tetapi tidak menabrak prosedur hukum.