APBN 2021

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, kondisi 2021 masih menantang karena penerimaan negara belum normal.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pemerintah sejak awal melihat bahwa (anggaran) program pemulihan ekonomi ini perlu dikawal oleh aparat kepolisian.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bahwa tantangan terberat dalam pemulihan ekonomi nasional adalah Covid-19 itu sendiri.

Menkeu Sri Mulyani menerangkan, meredam dampak Pandemi tidak mungkin dilakukan sendiri karena beban Covid-19 sudah sangat luar biasa.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa belanja barang untuk K/L hingga akhir Februari 2021 mencapai Rp 18,2 triliun. Berikut urutan K/L dengan belanja paling besar.

Hingga akhir Februari 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah belanja negara sudah mencapai Rp282,7 triliun. Angka tersebut meningkat 1,2%

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa selama pandemi Covid-19, tekanan ekonomi Indonesia adalah salah satu yang paling moderat di kawasan ASEAN.

Harga minyak mentah internasional saat ini terus naik ke atas USD65 per barel, naik cukup jauh di atas asumsi makro APBN 2021 yang sebesar USD45 per barel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan arah kebijakan strategis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 hingga pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.

Pemerintah akan melakukan perubahan APBN lagi di tahun ini dengan mengurangi belanja dan menyesuaikan target penerimaan. Kalau seperti itu, mau tidak mau ada anggaran yang harus kita korbankan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mencatat pengadaan barang dan jasa pada tahun ini mencapai Rp1.214 triliun atau 52,1% dari total APBN.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap, realisasi belanja kementerian dan lembaga pada Januari 2021 tercatat Rp48 triliun atau tumbuh Rp55,6%.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) hingga Januari 2021 tercatat mencapai Rp45,7 triliun

Anggaran sektor publik atau state budget adalah cermin ideologis pemerintahan suatu negara. Anggaran ini, yang di Indonesia disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesungguhnya menceritakan banyak hal.Sebagaimana dinyatakan Hyde (1992), anggaran ini sebagian adalah tentang politik, sebagian ekonomi, sebagian akuntansi, dan sebagian lagi administratif.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, bantuan uang tunai yang merupakan program JKP tidak bisa dicairkan tahun ini.

Kemenkeu merevisi pertumbuhan ekonomi pada 2021 berada di rentang 4,3% hingga 5,3% year on year, atau lebih rendah dibanding dengan proyeksi semula.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengakui, pemerintah terbebani dengan adanya pengadaan vaksin Covid-19 dari hasil kerja sama sejumlah produsen farmasi global.

Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dipangkas sebesar Rp6,33 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Untuk itu, Kementan melakukan penyesuaian anggaran di tahun ini.

Kementerian Keuangan meningkatkan alokasi anggaran kesehatan tahun ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Pemerintah pusat mendesak agar pemerintah daerah segera mencairkan sisa anggaran insentif tenaga kesehatan di daerahnya masing-masing.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ikut terimbas pemotongan anggaran tahun ini.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan tentang penghargaan juga sanksi kepada kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapatkan alokasi dana dari APBN.

Pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp553,09 triliun. Alokasi anggaran ini lebih tinggi dari pagu semula yang ditetapkan dalam UU APBN 2021, yakni Rp365,5 triliun.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyesalkan adanya rencana pemangkasan anggaran tahun 2021 untuk Kementerian Pertanian (Kementan).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan enam seri Surat Berharga Negara (SBN) ritel pada tahun ini. Penerbitan SBN ritel ini sebagai salah satu upaya pembiayaan APBN 2021.