Pemerintah mengakselerasi belanja negara yang difokuskan untuk pemulihan kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan kepada masyarakat guna menjaga stabilitas daya beli.
Sejak dihantam virus Covid-19 pada awal 2020 lalu, ekonomi global memang menunjukkan tanda pemulihan namun hal ini tak dirasakan secara merata di setiap negara.
Menkeu mengatakan akan memberikan tambahan insentif bagi nakes sebesar Rp1,08 triliun. Hal ini dikarenakan adanya tambahan 3.000 dokter dan 20.000 perawat.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, untuk penyediaan obat gratis bagi pengidap Covid-19 yang tengah isoman ini pemerintah menambahkan anggaran Rp400 miliar.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 naik menjadi Rp744,75 triliun.
Dalam APBD ada anggaran Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi untuk usaha kecil, pedagang kaki lima, warteg, dan lain-lain.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah wacana perpanjangan masa PPKM darurat hingga 6 minggu dan membeberkan sejumlah dampaknya terhadap sektor perekonomian.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah berencana melakukan refocussing anggaran yang ketiga untuk mengantisipasi ancaman penyebaran Covid-19 varian Delta.
Kementerian Keuangan terpaksa merealokasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga serta menunda belanja bukan prioritas untuk mengatasi peningkatan pandemi.
Jika pada bulan Juli kasus Covid-19 sudah bisa dikendalikan dan pada bulan Agustus pengetatan bisa dikurangi, maka ekonomi masih bisa tumbuh di atas 4% bahkan 5%.
Meski pada kuartal I masih negatif, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan akan terdongkrak pada capaian pertumbuhan di kuartal II ini.
Pemerintah menggulirkan beragam jenis bantuan sosial saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang digelar hingga dua minggu ke depan.
Menkeu Sri Mulyani memastikan dukungan APBN untuk masyarakat dalam masa PPKM Darurat antara lain melalui penyaluran BST, BLT, diskon listrik hingga kartu prakerja.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta program Kartu Prakerja.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan memiliki tunggakan untuk pembayaran klaim rumah sakit perawatan pasien Covid-19 pada 2020 sebesar Rp2,69 triliun.
Seiring penerapan PPKM Darurat, Kementerian Keuangan bakal mempercepat pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada awal Juli 2021.
