MENDAGRI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat dan daerah (pemda) harus berpacu dengan waktu untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangunan infrastruktur smart city atau kota cerdas.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan agar pegawai eselon I dan II menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional. Alasannya, agar mencegah intervensi politik dalam birokrasi pemerintahan.

Presiden Jokowi telah berulangkali mewacanakan penggantian PNS dengan robot maupun teknologi. Tidak hanya itu, Jokowi juga ingin agar birokrasi semakin sederhana dengan memangkas jabatan struktural eselon III dan IV sehingga hanya menyisakan eselon I dan II.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Natuna.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong penguatan wilayah perbatasan dengan mengembangkan potensi kawasan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur sejumlah pemerintah daerah di Sumut mengenai serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah.

Lagi dan lagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2021.

Satgas Covid-19 mengatakan, PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru mulai dilaksanakan tergantung dari pergerakan kasus harian Covid-19 dua minggu ke depan.

Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tidak mengirim atletnya ke ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pembangunan yang wajib memperhatikan masyarakat penyandang disabilitas.

Pemerintah kembali memperbarui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dekranasda dan Dispar Tanah Laut mempromosikan produk-produk lokal pada ajang Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2021.

Ibu Kota Jakarta memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di lima wilayah Jabodetabek turun menjadi level 1. Kelima wilayah itu yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, dan Kabupaten...