MUHAMMADIYAH

Presiden Prancis Emmanuel Macron dianggap telah menghina Islam setelah menyebutnya sebagai agama yang mengalami krisis di seluruh dunia.

PP Muhammadiyah mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, agar tidak terprovokasi informasi yang tidak jelas sumbernya.

Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menggelar pelatihan Sekolah Lapang Petani Gambut di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua.

Dalam situasi sekarang, kata Mu'ti, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk aksi demonstrasi.

Busro Muqoddas mengatakan dalam menjalankan aktifitas dakwah, mubaligh tidak harus selalu terpaku dengan ayat-ayat qauniyah, melainkan juga kauliyah.

PP Muhammadiyah menyerukan agar pemerintah mengajak masyarakat yang kecewa atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berdialog untuk menyelesaikan persoalan.

Aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Ketenagakerjaan (Omnibus Law) mendapatkan sorotan dari Muhammadiyah.

Muhammadiyah masih menunggu isi Peraturan Pemerintah berkaitan dengan pasal perizinan dalam UU Cipta Kerja.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung kerja sama Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sekretariat Negara untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersilaturahmi ke Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Graha Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.

Di tengah tingginya penambahan kasus Covid-19, pemerintah dan DPR memutuskan untuk tetap melanjutkan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Cileunyi mulai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Islamic Center di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Desakan agar Pilkada Serentak 2020 kembali ditunda terus disampaikan sejumlah pihak. Sebabnya, pilkada kali ini dianggap berbahaya karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang makin luas.

Aliansi Organisasi Pendidikan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk mengeluarkan klaster pendidikan dan kebudayaan dari RUU Cipta Kerja.

Persebaran virus Corona (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus terjadi. Mantan Wali Kota Yogyakarta, Hery Zudianto dinyatakan positif COVID-19.

Selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya.

PP Muhammadiyah juga meminta DPR menunda pembahasan RUU yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, termasuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19.

PP Muhammadiyah mengimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan Kemendagri, DPR, dan instansi terkait agar Pilkada Serentak 2020 ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya.

Busyro juga menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami disfungsi sebagai lembaga demokrasi.

Pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) termasuk perkara korupsi ke Mahkamah Agung, (MA) adalah hak istimewa bagi para terpidana atau ahli warisnya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti sangat prihatin atas peristiwa penusukan terhadap Syekh Moh Ali Jaber di Bandar Lampung, Minggu (13/9/2020) sore.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta meminta kepada masyarakat Jakarta khususnya warga Muhammadiyah untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Program Kementerian Agama (Kemenag) tentang dai atau penceramah besertifikat menjadi polemik di masyarakat. Program ini dinilai sebagai bentuk kontrol kehidupan beragama di masyarakat.

Munculnya wacana sertifikasi dai menimbulkan kekhawatiran untuk membatasi penceramah-penceramah yang tidak bersertifikat.