KISRUH PARTAI DEMOKRAT

Pasca ditetapkannya sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko jarang muncul ke publik.

Dengan nada bercanda, Moeldoko meminta wartawan tidak bersikap primitif dengan mempertanyakan isu itu saat dirinya berada di Kantor KSP.

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap enggan menanggapi pernyataan kubu Moeldoko yang mengatakan AHY tidak pernah mendaki namun tiba-tiba berada di puncak.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan tak gentar atas gugatan yang telah dilayangkan Moeldoko Cs ke tingkat peradilan.

Pelaporan terhadap SBY dan AHY sekedar mencari sensasi dari pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan.

Klaim kubu Moeldoko telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikritik oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Andi Nurpati mengatakan tidak ada urusannya pangkat mayor atau jenderal dalam urusan politik.

AHY mengingatkan kader Partai Demokrat agar tidak larut dalam euforia kemenangan setelah Kemenkumham menolak pendaftaran kepengurusan kubu Moeldoko.

Menyamakan level AHY dengan camat karena keluar dinas militer dengan pangkat mayor dinilai merendahkan.

Muhammad Rahmad mengatakan gugatan itu telah dilayangkan ke Jakarta Pusat pekan lalu.

Permohonan gugatan juga dilakukan untuk merespons putusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB Deliserdang.

Kubu AHY menyebut kubu Moeldoko terus menerus menebar sensasi demi mencari perhatian publik.

Rahmad menganggap publik juga layak mengetahui bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi yang dianut dan yang dipraktikkan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bila menjadi bupati/wali kota atau gubernur saja belum pernah, bagaimana mayor AHY mau menjadi presiden mengikuti jejak bapaknya yang letnan jenderal.

Saran itu dianggap bentuk penolakan kubu Moeldoko atas ambisi SBY terhadap AHY untuk bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY menyebut, elektabilitas Partai Demokrat semakin baik dari waktu ke waktu.

Pernyataan kubu Moeldoko adalah bentuk komunikasi politik untuk mengalihkan kekalahan dalam perebutan Partai Demokrat.

Menurut Rahmad, ada saran nama partai baru yang didirikan SBY yaitu PKC, bukan Partai Komunis China tapi Partai Keluarga Cikeas,

Juru Bicara Kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan bahwa tawaran exit strategy Andi Mallarangeng kepada Moeldoko adalah ciri seorang pengecut.

Ujang berpendapat jika mengikuti logika akal sehat dan logika hukum, harusnya PTUN tak memenangkan kubu Moeldoko

Saiful menegaskan pergantian Kepala Staf Presiden (KSP) yang saat ini dijabat Moeldoko sepenuhnya kewenangan konstitusi Presiden Jokowi.

Pasca pengumuman Kemenkumham tersebut, Pangi menyarankan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus segera mengambil langkah cepat menata internal partai.

Isu kudeta diawali dengan konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat AHY di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin 1 Februari 2021.

Pengumuman keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu 31 Maret 2021 yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko membuat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bernapas lega.

Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah menyinggung konflik di Partai Demokrat.