KLB DEMOKRAT

Sidang gugatan terhadap keputusan Menkumham atas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara oleh kubu Moeldoko akan disidangkan, Selasa (13/7/2021) besok.

Setelah gugatan Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang pimpinan Moeldoko gugur di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, kini giliran Menteri Hukum dan HAM (Menkunham) Yasonna H Laoly yang digugat.

Waketum Partai Demokrat Kubu Moeldoko, HM Darmizal angkat suara terkait absennya AHY dan Teuku Rifky Harsya di sidang mediasi di PN Jakpus pada Kamis 11 Mei 2021.

Ketua DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems mengatakan loyalis AHY yang menyerang kubu Moeldoko secara membabi buta dengan berbagai olok-olokan yang tak mencerminkan jati diri mereka sebagai kaum terdidik.

Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad angkat bicara terkait laporan tiga Ketua DPC Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya.

Partai Demokrat Sulsel mulai membuka ruang kepada para kader pembelot yang telah mendukung pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) di Medan, beberapa waktu lalu.

Tim Advokasi DPP Partai Demokrat melayangkan somasi terbuka kepada Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, Muhammad Rahmad, dan seluruh peserta KLB Deliserdang.

Di antara 12 mantan kader yang digugat ini adalah yang selalu mengaku-ngaku juru bicara Partai Demokrat. Siapakah orang yang dimaksud?

Pengamat Politik, M Isnaini kubu menilai KLB Moeldoko sebenarnya sudah kocar-kacir setelah mundurnya pengacara Razman Nasution dari Koordinator Tim Hukum KLB Deli Serdang.

Penggagas berdirinya Partai Demokrat, Wisnu Heryanto Krestowo, mengajukan permohonan kepada Kemenkumham agar menolak pengajuan pendaftaran merek Demokrat.

Partai Demokrat Kubu Moeldoko melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, setelah hasil KLB Deli Serdang ditolak Kemenkumham.

Dengan nada bercanda, Moeldoko meminta wartawan tidak bersikap primitif dengan mempertanyakan isu itu saat dirinya berada di Kantor KSP.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan tak gentar atas gugatan yang telah dilayangkan Moeldoko Cs ke tingkat peradilan.

Moeldoko dan jajarannya masih dimungkinkan mengajukan gugatan ke PTUN, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Saiful menegaskan pergantian Kepala Staf Presiden (KSP) yang saat ini dijabat Moeldoko sepenuhnya kewenangan konstitusi Presiden Jokowi.

Isu kudeta diawali dengan konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat AHY di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin 1 Februari 2021.

Andi Mallarangeng menyebut, ada 3 opsi bagi Moeldoko, setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menolak legalisasi kepengurusan Demokrat hasil KLB.

Partai Demokrat enggan menanggapi kabar mundurnya Razman Arif Nasution dari kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang pimpinan Moeldoko

Menkumham Yasonna H Laoly mengaku sempat sangat dongkol dengan Partai Demokrat kubu AHY yang melakukan tudingan menyesatkan terkait KLB Deliserdang.

Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang.

Direktur Eksekutif VoxPol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan Moeldoko Cs membentuk partai politik baru untuk bertarung pada Pemilu 2024 nanti.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat versi Moeldoko, Saiful Huda Ems menanggapi keputusan Kemenkumham yang menolak permohonan Demokrat KLB.

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menunaikan janjinya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil.

Andi Arief menilai tepat keputusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.