DEMOKRAT KUBU MOELDOKO

Penggagas berdirinya Partai Demokrat, Wisnu Heryanto Krestowo, mengajukan permohonan kepada Kemenkumham agar menolak pengajuan pendaftaran merek Demokrat.

Meskipun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menolak pengesahan Kepengurusan Partai Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketum Partai.

Partai Demokrat Kubu Moeldoko melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, setelah hasil KLB Deli Serdang ditolak Kemenkumham.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat Kepemimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems terus bersuara mengungkap kebobrokan Demokrat Cikeas.

Syarief Hasan membenarkan informasi yang menyebut SBY telah mendaftarkan Partai Demokrat ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dengan nada bercanda, Moeldoko meminta wartawan tidak bersikap primitif dengan mempertanyakan isu itu saat dirinya berada di Kantor KSP.

Ketua DPP Partai Demokrat dari Pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems memberikan respons terhadap pernyataan Andi Nurpati, Partai Demokrat kubu Cikeas.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kepemimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems menyatakan, entah 'karma' apa yang sedang menimpa Presiden dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sehingga semakin tua usianya tidak semakin tenang, cerdas dan bijak, namun malah semakin linglung dan membabi buta.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB Moeldoko, Saiful Huda Ems merasa heran bagaimana bisa seorang Andi Nurpati yang merupakan Wakil KetuaBappilu Partai Demokrat kubu Cikeas mengatakan Politik tidak memandang Mayor dan Jenderal.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan tak gentar atas gugatan yang telah dilayangkan Moeldoko Cs ke tingkat peradilan.

Gardem 98 melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Bareskrim.

Ditolaknya kepengurusan KLB Demokrat versi Ketua Umum Moeldoko oleh Kemenkumham, menjadi bukti bahwa penyelenggaraan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

Klaim kubu Moeldoko telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikritik oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Andi Nurpati mengatakan tidak ada urusannya pangkat mayor atau jenderal dalam urusan politik.

Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko menyampaikan duka cita mendalam atas musibah bencana alam seperti banjir bandang yang terjadi di NTT dan NTB.

Kemenkumham menolak pengesahan pengurus versi KLB menunjukkan permasalahan PD bukan karena intervensi apalagi istana, tetapi berpusat pada masalah internal.

Menyamakan level AHY dengan camat karena keluar dinas militer dengan pangkat mayor dinilai merendahkan.

Muhammad Rahmad mengatakan gugatan itu telah dilayangkan ke Jakarta Pusat pekan lalu.

Permohonan gugatan juga dilakukan untuk merespons putusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB Deliserdang.

Kubu AHY menyebut kubu Moeldoko terus menerus menebar sensasi demi mencari perhatian publik.

Rahmad menganggap publik juga layak mengetahui bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi yang dianut dan yang dipraktikkan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bila menjadi bupati/wali kota atau gubernur saja belum pernah, bagaimana mayor AHY mau menjadi presiden mengikuti jejak bapaknya yang letnan jenderal.

Saran itu dianggap bentuk penolakan kubu Moeldoko atas ambisi SBY terhadap AHY untuk bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY menyebut, elektabilitas Partai Demokrat semakin baik dari waktu ke waktu.

Moeldoko dan jajarannya masih dimungkinkan mengajukan gugatan ke PTUN, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.