RANPERDA

DPRD Kota Makassar berencana menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru tentang Penetapan Kota Tua guna melindungi aset sejarah Kota Makassar.

DPRD Kota Makassar berencana mengatur retribusi penggunaan crane tower alias derek jangkung di kota Makassar. Peningkatan aktivitas konstruksi pada pembangunan

Anggota DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo menggelar konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel kini merancang Peraturan Daerah (Perda) bantuan hukum bagi orang tidak mampu.

Rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar masuk tahap finalisasi, 105 pasal telah selesai dibahas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, dituntut lebih produktif dalam kurun waktu empat bulan terakhir sebelum pergantian tahun

Rancangan Peraturan Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Surabaya akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan BMD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare didorong untuk melahirkan peraturan daerah (Perda), penyaluran gas elpiji bersubsidi ukuran 3Kg di masyarakat.

DPRD Kota Parepare menggelar kegiatan konsultasi publik tiga ranperda masing-masing soal kearsipan, kepemudaan, dan ranperda penanaman modal dan perizinan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi belum melahirkan satu produk peraturan daerah (Perda) baru hingga triwulan kedua ini tahun ini.

Ranperda ini dimaksudkan agar retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa semua barang dan jasa yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat lebih optimal.

Rahmat Sjamsu Alam mengatakan paripurna akhirnya bisa berjalan lancar karena jumlah anggota dewan yang hadir 14 orang sebagai syarat memenuhi kuorum.

Seluruh fraksi di DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, menyetujui 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi ranperda baru

Pansus III DPRD Kabupaten Kendal kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda No 13 tahun 2013 tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Berdasarkan hasil rapat Paripurna II masa sidang III 2020, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kobar menyatakan sepakat menerima lima Rancangan Peraturan Daerah