Berita Terkini : # bareskrim mabes polri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Djoko Tjandra.

Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menilai kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan suatu kejahatan besar.

Teka teki penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya terjawab. Bareskrim Polri menemukan sejumlah fakta menarik.

Bareskrim Polri kembali melimpahkan berkas penyidikan kasus dugaan surat jalan palsu narapidana pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra ke Kejagung.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, kalau dilihat dari waktu kejadiannya, maka bisa dipastikan bahwa pembakaran ini terkait dengan kasus besar yang tengah ditangani oleh kejaksaan.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, penyelidikan kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) harus diteruskan dengan menetapkan pihak yang diduga terlibat jika memang indikasi itu benar adanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mendukung penuh pihak kepolisian mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada akhir Agustus 2020 lalu tanpa pandang bulu.

Pelaku pidana penyebab terjadinya kebakaran di Gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) nantinya dijerat dengan Pasal 187 dan 188 KUHP. Tersangka terancam hukuman maksimal penjara selama 15 tahun kurungan.

Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa kasus kebakaran di Gedung Kejaksaan (Kejagung) terdapat peristiwa pidana. Karena itu, penyidik resmi meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan.

Keputusan Presiden (Keppres) 116/2020 yang memuat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), mendapat sorotan sejumlah kalangan.

Perbaikan berkas Brigjen Prasetijo Utomo dalam kasus pemalsuan surat jalan Djoko Tjandra dilakukan sesuai petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum.

Gelar perkara yang terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah-olah serius menanggapi perkara Djoko Tjandra

Telegram Kapolri dengan nomor ST/2557/IX/KEP./2020 yang memuat mutasi Irjen Pol Arman Depari dari posisi Deputi Pemberantasan BNN ke Mabes Polri menjelang pensiun menuai polemik di publik.

Telegram Kapolri dengan nomor ST/2557/IX/KEP./2020 salah satunya memuat mutasi Arman Depari dari posisi Deputi Pembarantasan BNN kembali ke institusi induk dalam hal ini Polri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan gelar perkara bareng Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) jilid II.

Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djoko Poerwanto mengungkapkan, berkas perkara Djoko Tjandra yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung dikembalikan kepada pihaknya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan mengambil alih penanganan perkara Djoko Tjandra.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melakukan mutasi terhadap sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri. Salah satu yang terkena mutasi jabatan yakni Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari menjadi Pati Bareskrim Polri.

Sayangnya dalam konfrensi pers gelar perkara Kejagung tidak bersedia menjelaskan materi yang dibahas bersama KPK, Bareskrim Polri, dam Komisi Kejaksaan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah menyambangi Gedung KPK dalam rangka memberikan undangan untuk ekspos kasus dugaan suap yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari, pada Selasa (8/9) besok.

Kelurga korban penembakan maut oleh oknum polisi di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, resmi melapor ke Polda Sulsel.

Bareskrim Polri diminta mengambil alih penyidikan kasus pembunuhan berencana pembunuhan terhadap korban Taslim alias Cikok.

Bareskrim Polri memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus pidana pemberian surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra, yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.

Penyidik Bareskrim Polri mencecar Jaksa Pinangki dengan 34 pertanyaan seputar dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari (JPM) menolak diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada Kamis (27/8/2020) hari ini. Pemeriksaan sedianya terkait aliran dari suap Djoko Tjandra.