Berita Terkini : # bareskrim mabes polri

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti mangkraknya kasus pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berpotensi merugikan negara Rp2,7 trilun.

Anggota Komisi III DPR Hinca IP Pandjaitan (Partai Demokrat, Dapil Sumut III) menegaskan, Dewan akan terus mengawal kasus penangkapan Djoko Tjandra yang dilakukan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Badan Reserse Kriminal Polri menahan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopangking. Anita ditahan setelah menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka, Jumat 7 Agustus 2020.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap penyimpangan tabung elpiji subsidi pemerintah tanpa kelengkapan izin usaha dengan modus mengurangi volume tabung.

Mabes Polri menegaskan mutasi terhadap suami Jaksa Pinangku Sirna Malasari, AKBP Napitupulu adalah hal yang biasa dilakukan di dalam tubuh Korps Bhayangkara.

IPW mengungkapkan bahwa sampai saat ini upaya pemulangan kedua buronan masih terhambat oleh otoritas AS.

Penangkapan Djoko Tjandra mendapat apresiasi dan pujian dari sejumlah kalangan. Namun, Bareskrim Polri diminta jangan berhenti sampai di situ.

Ditangkapnya Djoko Tjandra tentu saja bukanlah langkah final. Masyarakat harus tetap mengawasi proses hukum selanjutnya hingga peradilan nanti.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit menuai banyak pujian dan apresiasi dari sejumlah pihak karena keberhasilannya menangkap Djoko Tjandra di Malaysia dan sudah direncanakan sejak 20 Juli lalu.

Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan ruang tahanan Djoko Tjandra terpisah dengan Brigjen Prasetijo Utomo.

Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin menegaskan eksekusi pidana Djoko Tjandra oleh Bareskrim Polri tidak memiliki kekuatan konstitusional. Oleh karenanya Djoko Tjandra harus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit mengatakan bakal menyelidiki lebih lanjut terkait kasus Djoko Sugiarto Tjandra. Dia berjanji akan transparan dalam mengungkap kasus tersebut.

Pelarian selama 11 tahun tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra berakhir. Djoko berhasil ditangkap di Malaysia atas hasil kerja sama Polri dengan Kepolisian Malaysia.

Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit mengatakan, Djoko Tjandra ditangkap sesuai perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Bukan tanpa alasan Djoko Tjandra memilih Papua Nugini sebagai pintu pertama pelariannya sebagai terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri menangkap Djoko Tjandra di Malaysia. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sudah berada di sekitar Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2020) malam.

Terkait dengan informasi itu, Kadiv Humas Polri membenarkan bahwa ada tim khusus Bareskrim Polri yang bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma.

Bareskrim Polri dikabarkan akan menjemput Djoko Tjandra, malam ini di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur (Jaktim).

Kadiv Humas Polri membenarkan bahwa ada tim khusus Bareskrim Polri yang bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma.

Lemkapi meminta kalangan DPR tidak mempolitisasi kasus kasus pengalihan hak tagih (casie) Bank Bali, Djoko Tjandra, dengan membentuk Pansus. Sebab kasus Djoko Tjandra tidak ada kaitannya dengan urusan politik.

Organisasi Kemahasiswaan di Bogor, Jawa Barat, mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan Kabareskrim Polri dalam menyikapi kasus buronan Djoko Tjandra, terpidana tindak pidana korupsi terkait pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara.

ICW mengatakan KPK bisa lebih dalam menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dari sekadar pelanggaran kode etik seperti disampaikan Mabes Polri.

Wakil ketua MPR, Arsul Sani sangat mengapresiasi langkah dan tindakan yang diambil pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri dan Kabareskrim dalam kasus buronan Djoko Tjandra.

Bareskrim Polri melayangkan surat kepada Kajati DKI Jakarta mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan terhadap Maria Pauline Lumowa.