PEMPROV BANTEN

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, varian baru Covid-19 telah menyebar ke wilayah Banten.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK bakal mempelajari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terpidana kasus korupsi, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan menjadi 7 tahun penjara.

Satgas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Banten, mengupdate informasi penyebaran virus korona. Hasilnya, Kabupaten Serang kembali masuk dalam zona merah.

Sebanyak 22 juta meter persegi tanah wakaf yang tersebar di 19.644 titik se Provinsi Banten, tidak produktif.

Perlahan namun pasti pariwisata di Provinsi Banten mulai menggeliat. Kebijakan new normal atau era kebiasaan baru yang digulirkan pemerintah pusat menjadi angin segar bagi industri pariwisata di Tanah Air.

Pemerintah Provinsi Banten meraih Kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Banten bertekad untuk meningkatkan peringkat dalam penilaian pemberantasan korupsi melalui MCP (Monitoring Control for Prevention) Tahun 2020.

Wagub Banten Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten optimis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan asumsi vaksin sudah tersedia dan PSBB dihentikan

Kesehatan adalah prioritas dalam visi dan misi Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy. Termasuk di dalamnya pembangunan fisik atau infrastruktur kesehatan serta membuka akses kesehatan bagi masyarakat.

Sebanyak 80 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten, diberikan sanksi teguran lantaran melanggar protokol kesehatan.

Provinsi Banten merupakan daerah yang merespons positif pemberlakuan era AKB ini dengan menawarkan berbagai destinasi wisatanya.

Bank Mandiri terus memperkuat lini layanan dan produk perbankan digital untuk membudayakan bertransaksi secara daring di masyarakat, termasuk di Banten.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Banten, H. Ibud Sihabudin melakukan presentasi pelayanan informasi publik di Sekretariat DPRD Banten pada monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi 2020 melalui pertemuan daring via Zoom, Kamis (15/10/2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan mediasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk mendorong penyelesaian atas 31 bidang tanah aset senilai total Rp195 miliar di wilayah Kota Serang.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan, dua provinsi dan lima kota/kabupaten masih melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kasus COVID-19 kembali meningkat, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di Kota Serang kembali ditutup.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali diperpanjang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sepekan pada 21-24 Juli 2020 melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kepada pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Banten.

Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati meminta Pemerintah Provinsi Banten memperbaiki basis data menyusul ditemukannya data ganda penerima bansos di daerah tersebut.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini mengagendakan sidang putusan untuk terdakwa Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mengatakan dirinya sudah lebih dahulu menjadi pengusaha ketimbang kakaknya, Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubenur Banten.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntut Tubagus Chaeri Wardana Chasan dengan hukuman enam tahun penjara.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai melakukan penanganan banjir secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayahnya. Hal itu sebagaimana komitmen bersama dalam penanganan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

DPRD Provinsi Banten bersepakat untuk mendukung dan menyetujui langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan modal sebesar Rp1, 9 triliun sesuai arahan OJK.