KKB TERORIS

PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengutuk keras peristiwa pembantaian terhadap 4 orang di Poso yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris.

Polisi Indonesia anggap Victor Yeimo melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan makar terkait kerusuhan di Papua Barat 2019.

Jaringan kelompok nasional 'West Papua Action Aotearoa' juga mendesak Menlu Selandia Baru menentang pelabelan teroris untuk kelompok perlawanan di Papua Barat oleh Indonesia.

Separatisme dan terorisme, dua kosa kata yang memiliki pengertian berbeda dengan dampak hukum berbeda pula.

Batalion Sepik PNG tak terima OPM atau KKB Papua Barat dilabeli organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia.

Terorisme bukan ajaran agama mana pun. Bahkan dalam Islam aksi teror sangat bertentangan dengan inti ajaran Islam yang mengedepankan penjagaan kehidupan.

Peristiwa pembakaran rumah warga oleh KKB Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimak Illaga, Papua, diketahui rumah yang dibakar itu adalah PKBM.

Langkah pemerintah menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai organisasi teroris dipandang tepat.

Teroris dari KKB OPM diduga telah melakukan penembakan ke arah Kampung Kimak Illaga, Papua yang menyasar sebuah polsek dan membakar satu rumah penduduk.

Pengamat Ekonomi Politik, Arya Wishnuardi berharap penyematan label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menurunkan eskalasi kekerasan.

Pengamat Intelijen, Stanislaus Riyanta menilai penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris tak lantas menyelesaikan persoalan tersebut.

Kekejian para teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai sudah dikenal lama. Mulai dari membunuh guru, membantai warga.

KKB di Papua sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Penetapan ini pun banyak mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro dan kontra.

Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengharapkan optimalisasi peran intelijen dalam menghadapi KKB dilakukan di Tanah Papua.

Benny Wenda menolak KKB Papua Barat dilabeli teroris karena tidak terkait dengan ideologi agama atau jaringan pendanaan internasional.

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan terus mengupayakan dialog damai dalam penyelesaian konflik di Papua. Bahkan, Komnas HAM telah mengirimkan perwakilannya guna berdialog langsung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Polri memastikan bahwa Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror belum terjun ke Papua untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah dilabeli terorisme.

Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

'Departemen-departemen tersebut bekerja di bawah tanah di Papua Barat untuk melemahkan kekuasaan Indonesia dari dalam,' kata ULMWP.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim lebih dari 90% masyarakat Papua tak ada masalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut sebanyak 95 orang meninggal dunia akibat aksi teror dan kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dari jumlah tersebut, 59 merupakan warga sipil.

Resolusi 2504 PBB tahun 1969 sudah tegas mengakui Papua milik Indonesia.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara angkat bicara soal ihwal keputusan pemerintah menyematkan teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

TNI-Polri mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak khawatir usai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilabeli sebagai teroris.

Salah satu prajurit TNI berinisial Prada AO dikabarkan berupaya kabur meninggalkan kesatuannya di Yonif 323 Raider yang bermarkas di Kota Banjar, Jawa Barat.