TES WAWASAN KEBANGSAAN

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari rangkaian seleksi proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi polemik di masyarakat.

Permintaan penyerahan tugas 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN lantaran tak lolos TWK merupakan hak dan kewenangan pimpinan KPK.

LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengklarifikasi dan menyampaikan maaf.

Pengamat Politik dari IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menilai tindakan Ali Mochtar Ngabalin yang arogan menggerus wibawa Presiden Jokowi.

Ucapan Ali Mochtar Ngabalin tersebut memicu kemarahan warga Muhammadiyah, termasuk Mustofa Nahrawardaya yang juga sebagai Politikus Partai Ummat.

Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai pernyataan Ali Mochtar Ngabalin cara melarikan diri dari substansi kritik Busyro Muqoddas.

Presiden Jokowi dinilai perlu menertibkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin karena mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera merespons isu pemecatan terhadap 75 pegawai KPK termasuk di dalamnya Penyidik Senior, Novel Baswedan.

Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan dinilai bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas berotak sungsang memicu kemarahan warga Persyarikatan.

Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas berotak sungsang karena mengkritik TWK KPK.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindakan sewenang-wenang.

Pegiat Antikorupsi, Febri Diansyah mengaku bersyukur di bulan Ramadhan ini banyak hal diperlihatkan, termasuk kesewenangan yang terang-terangan di KPK.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menilai Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK menjadi benar jika didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan.

Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji menganggap penerbitan Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK terhadap 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah hal wajar.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah tudingan yang dilayangkan Indonesian Corruption Watch (ICW) terhadap para pimpinan lembaga antirasuah.

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar pun mengunggah foto spanduk besar yang menutupi sebagian gedung KPK dengan kalimat 'Berani Jujur Pecat'.

ICW menduga penonaktifan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya yang tidak lolos TWK sebagai motif untuk menghambat penanganan perkara besar.

Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengenal sejulmah orang pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos.

Pertanyaan pertama yang dianggap Novel janggal yakni, berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik.

Alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi berlakunya UU 19/2019 tentang KPK dilakukan tidak boleh serampangan dan wajib berpedoman pada kaidah-kaidah konstitusional.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan angkat bicara ihwal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang jadi syarat untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Novel, penggunaan TWK untuk menyeleksi pegawai KPK adalah tindakan keliru.

Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkap dua sosok pegawai KPK berprestasi yang masuk daftar 75 orang yang terancam dipecat.

Mantan Koordinator Direktorat Hukum pada TKN Jokowi-Maruf Amin, Hendra Setiawan Boen mengusulkan diadakan ujian ulang kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengakui bahwa secara pribadinya dirinya menganggap tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK bermasalah.