JAKARTA - Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pendidikan dan sembilan bahan pokok (Sembako) mengindikasikan pemerintahan Joko Widodo tengah menjalankan kebijakan tidak pro rakyat.

Baca Juga: Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Spirit UUD 1945

Menurut pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran, sektor pendidikan dan Sembako adalah kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, pemerintah seharusnya memastikan biaya pendidikan terjangkau oleh semua kalangan dan ketersediaan Sembako dengan harga merakyat.

"Pemerintah semestinya justru melakukan intervensi berupa subsidi dan memastikan biaya pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan, ketersediaan sembako dengan harga yang ‘merakyat’," tandas Andi. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana ini?

Baca Juga: Rocky Gerung Bilang Pajak Sembako Bebani Emak-Emak dan Anak Perempuan

Saksikan selengkapnya dalam iNews Siang Wilson Purba dan Bernadheta Ginting pukul 11.00 WIB langsung di stasiun televisi berita milik MNC Group, iNews. Ikuti program ini melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com .